[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba6827af-bfed-4ade-b710-6598cb5f5457","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Usaha Perternakan dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Penyelengaraan Usaha Perternakan dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGARAAN - USAHA - PERTERNAKAN - DAN - KESEHATAN - HEWAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, L.D.2019/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelengaraan Usaha Perternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa usaha perternakan dan kesehatan hewan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu mengoptimalkan penyelengaraan usaha perternakan ,kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 16 Tahun 2013;UU NO 18 Tahun 2009 Sebagaiman telah diubah dengan UU No 41 Tahun 2014;UU nO 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 95 Tahun 2012;PP No 3 Tahun 2017; \n Sumber Daya,Perternakan,Kesehatan Hewan,Pelayanan dan Pengawasan ,Kewajiban dan Larangan ,Ketentuan Penyidikan ,Ketentuan Pidana ,Ketentuan Lain-Lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019. \n 26 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ini mengatur penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan. Latar belakangnya adalah pentingnya peternakan dan kesehatan hewan dalam meningkatkan produksi ternak, melindungi masyarakat dari penyakit hewan menular, dan meningkatkan kesejahteraan hewan. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan usaha peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya.

Peraturan ini mengatur sumber daya (lahan dan air) yang diperlukan untuk peternakan dan kesehatan hewan. Usaha peternakan diselenggarakan oleh peternak dan perusahaan peternakan, meliputi pakan, alat dan mesin peternakan, serta budi daya. Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya. Produksi dan peredaran pakan komersial harus memiliki izin dan memenuhi standar. Alat dan mesin peternakan harus memberikan keselamatan dan keamanan. Budi daya ternak dapat dilakukan dalam kawasan budi daya. Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak.

Kesehatan hewan meliputi pengobatan hewan (menjadi tanggung jawab pemilik), obat hewan, alat dan mesin kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, rumah potong hewan (RPH), pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi, serta poultry shop, petshop, dan grooming. Obat hewan harus memiliki nomor pendaftaran. Peredaran obat hewan memerlukan izin. Kesehatan masyarakat veteriner meliputi penjaminan higiene dan sanitasi, penjaminan produk hewan, serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Pemotongan hewan harus dilakukan di RPH. Pelayanan kesehatan hewan meliputi berbagai jasa veteriner. Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan dokter hewan berwenang dan meningkatkan peran kelembagaan kesehatan hewan. Kesejahteraan hewan diselenggarakan dengan prinsip kebebasan hewan. Pemerintah Kabupaten membentuk otoritas veteriner.

Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan jasa di bidang kesehatan hewan, RPH, kesehatan masyarakat veteriner, dan pelayanan reproduksi. Setiap orang wajib menempatkan hewan/ternak peliharaan dalam kandang dan wajib mendapat rekomendasi izin masuk dari bupati setelah diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh dokter hewan berwenang dari daerah asal.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3), ayat (8) dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER YEAR 2019
ON
ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING AND ANIMAL HEALTH BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that livestock farming and animal health have an important role in increasing livestock production, protecting the public from the transmission of infectious animal diseases and improving animal welfare;
that livestock farming and animal health are very important in the administration of government and development, it is necessary to optimize the Implementation of Livestock Farming, Animal Health and Veterinary Public Health;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Livestock Farming and Animal Health;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba6827af-bfed-4ade-b710-6598cb5f5457","actionData","errors"]