[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba53e64d-5052-4117-821c-d15ad8daf399","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2020","number","75","year","2020","published_date","2020-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelaksanaan - Hak - Anak Korban - Anak Saksi
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN.2020/NO.164, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Kurban dan Anak Saksi. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. \n Perpres ini mengatur mengenai Anak Korban dan anak Saksi yang berhak atas semua Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan. Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: 1) upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana. Peraturan ini mengatur tentang hak anak korban dan saksi untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Rehabilitasi medis dan sosial dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga, dan jaminan keselamatan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang berwenang. Anak korban dan saksi juga berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dan hak atas kompensasi atau restitusi. Pendanaan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

","transitional_provisions","1. Sebelum perwakilan LPSK dibentuk di daerah, pemberian Jaminan Keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 75 YEAR 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS AND CHILD WITNESSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 90 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Implementation of the Rights of Child Victims and Child Witnesses; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 153, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba53e64d-5052-4117-821c-d15ad8daf399","actionData","errors"]