[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba50b54b-dc1e-4c47-ae3e-59d24989d0e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik untuk diperbaharui dan disempurnakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang\r\nPraktik Kedokteran. \n UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 1 Tahun 1988; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001; Perda No. 15 Tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi adalah retribusi atas Jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Diatur tentang maksud dan tujuan, perizinan, pelaksanaan praktik, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, nama, objek dan subjek retribusi, ketentuan retribusi, golongan retribusi, tolok ukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan, aturan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2006. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\nSwasta di Bidang Medik. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kota Palembang. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Ketentuan substansial meliputi:

Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik wajib memiliki izin dari Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) meliputi administrasi dan rekomendasi dari organisasi profesi.
SIP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
Jumlah tempat praktik dibatasi maksimal 3 tempat.
Dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis.
Pengaturan mengenai SIP bagi dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya, dokter yang mengikuti program pendidikan spesialis (PPDS), serta dokter warga negara asing.
Retribusi dikenakan untuk setiap pemberian SIP, dengan tarif yang berbeda untuk dokter umum/gigi dan dokter spesialis/gigi spesialis.

","transitional_provisions","1. Setiap penerbitan SIP yang telah ditetapkan Walikota sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Terhadap dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktek yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.\n2. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.\n3. Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n4. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING
FEES FOR LICENSING THE PRACTICE OF PHYSICIANS AND DENTISTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

Considering:

that in order to comply with the provisions of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, it is necessary to review Palembang City Regional Regulation Number 30 of 2001 concerning Development and Fees for Private Health Services in the Medical Field to be updated and improved;
that to fulfill this purpose, it is necessary to regulate and stipulate it with a Regional Regulation of Palembang City.

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1821);
Law Number 23 of 1992 concerning Health (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba50b54b-dc1e-4c47-ae3e-59d24989d0e4","actionData","errors"]