[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba4f1342-157a-4a7d-9a44-5eff9ec30c95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2013 tentang IZIN USAHA JASA KONTRUKSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 20 Tahun 2013","number","20","year","2013","published_date","2013-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bitung","place_of_enactment","Bitung","theme","IZIN USAHA JASA KONTRUKSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.KOTA BITUNG 2013/NO.41
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK, kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendukung pelayanan dasar di bidang jasa konstruksi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, yang mencakup jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. IUJK wajib dimiliki oleh badan usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai dengan sertifikat badan usaha. Walikota berwenang memberikan IUJK kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan, dengan kemungkinan menunjuk unit kerja/instansi untuk melaksanakan pemberian IUJK.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) wajib memiliki tanggung jawab teknik badan usaha dengan tenaga ahli bersertifikat. Pemegang IUJK memiliki hak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Kewajiban pemegang IUJK meliputi pemenuhan ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta pelaksanaan pekerjaan secara tepat biaya, mutu, dan waktu. Pemegang IUJK juga wajib memenuhi ketentuan administrasi seperti melaporkan perubahan data dan menyampaikan laporan akhir tahun.

","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.\n2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung jawab Teknik belum memadai di wilayah kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan :\na. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manejemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau\nb. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompoten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan IUJK, atau pencabutan IUJK.\n2. Bagi usaha orang perseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BITUNG

REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY
NUMBER 20 OF 2013
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2000, it is stipulated that all companies in the field of construction services are required to have a business license issued by the Regional Government where their domicile is determined;
that Regional Regulation Number 9 of 2009 is no longer in accordance with the conditions and dynamics of the current development of construction services, so it needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Construction Services Business License;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba4f1342-157a-4a7d-9a44-5eff9ec30c95","actionData","errors"]