[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba4c0a34-b7d7-4b49-ba1f-123af9ba007e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam menunjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pelaksanaan sistem kearsipan yang dinamis, sinergi dan komprehensif, sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, perlu adanya sistem pengelolaan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu diatur penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bogor sehingga perlu membentuk perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 87 Tahun 1999; PP No 88 Tahun 1999; PP No 79 Tahun 2005; PP No 41 Tahun 2007; PP No 28 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2015; PERMEN PAN RB No 48 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 6 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenyelenggaraan Kearsipan dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Maksud dan Tujuan\r\n3.\tRuang Lingkup\r\n4.\tPenetapan Kebijakan Kearsipan\r\n5.\tPengelolaan Arsip\r\n6.\tSumber Daya\r\n7.\tIzin Penggunaan Arsip\r\n8.\tPembinan dan Pengawasan\r\n9.\tPeran Serta Masyarakat\r\n10.\tKerjasama\r\n11.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016. \n 52 Halaman (Penjelasan 12 Halaman) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kebijakan ini mencakup pengelolaan arsip dinamis dan statis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan, perizinan penggunaan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, peran serta masyarakat, serta kerjasama antar lembaga.

Ketentuan substansial meliputi pembentukan Unit Kearsipan pada setiap pencipta arsip, pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan), dan pengelolaan arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Daerah (akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses). Peraturan ini juga mengatur tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban SKPD, BUMD, dan Pemerintahan Desa untuk memelihara arsip terjaga, menyerahkan salinan autentik arsip terjaga, serta memiliki dan menerapkan JRA. Peraturan ini juga mengatur prosedur pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BOGOR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

Considering:

that to support the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) and the implementation of a dynamic, synergistic and comprehensive archival system, as a source of information and material for regional government accountability and a collective memory that has value and importance which includes the presentation of information on the implementation of regional government, policy formulation and decision making in the context of organizing the government administration, there is a need for a comprehensive, integrated and sustainable archival management system;
that in order to support the realization of good and clean governance and improve the quality of public services in the implementation of archives as referred to in letter a in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba4c0a34-b7d7-4b49-ba1f-123af9ba007e","actionData","errors"]