[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba41adf3-a4e2-454b-9556-0cedb42e4b8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-11-26","effective_date","2014-05-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bangunan Gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan dalam menunjang pembangunan Daerah, sehingga dapat mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung; bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, pengendalian dan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna serta selaras dengan lingkungannya diperlukan pengaturan tentang Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan Bangunan Gedung berserta Izin Membangun Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor29/PRT/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: 06/SE/Dr/2011; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2012; \n Peraturan Walikota ini mengatur tentang bangunan gedung dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, IMB, SLF bangunan gedung, rehabilitasi pasca bencana, TABG dan pengawasan, pembongkaran, peran serta masyarakat, insentif, sanksi adminitsrasi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2014. \n 48 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Banjar.\n2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, dan selaras dengan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait bangunan gedung, termasuk fungsi bangunan (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, dan campuran), serta klasifikasinya berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan status kepemilikan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan IMB) dan persyaratan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan gedung).

Ketentuan substansial meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan (KDB, KLB, ketinggian), jarak bebas bangunan (garis sempadan), arsitektur bangunan (penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan lingkungan), dan pengendalian dampak lingkungan (AMDAL, UKL-UPL). Persyaratan keandalan bangunan mencakup keselamatan (struktur, kebakaran, petir), kesehatan (penghawaan, pencahayaan, sanitasi, bahan bangunan), kenyamanan (ruang gerak, kondisi udara, pandangan, getaran, kebisingan), dan kemudahan (aksesibilitas, fasilitas untuk difabel, prasarana dan sarana).

Peraturan ini juga mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk persyaratan, tata cara penerbitan, dan masa berlaku. Selain itu, diatur pula mengenai rehabilitasi pasca bencana, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pengawasan, pembongkaran bangunan, peran serta masyarakat, insentif, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Banjar dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan bangunan, perubahan fungsi bangunan dan perubahan pemilik.\n2. Permohonan IMB yang telah diterima setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, paling lambat jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib memiliki IMB berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BANJAR

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 17 OF 2013
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that buildings are important as places to carry out activities in supporting regional development, so as to realize legal certainty and order in the implementation of buildings with the fulfillment of administrative and technical requirements of buildings;
that in order to improve order, control and the realization of functional, reliable buildings that guarantee safety, health, comfort and convenience for users and are in harmony with the environment, it is necessary to regulate Buildings;
that based on Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, the regulation of Buildings and Building Permits is the authority of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba41adf3-a4e2-454b-9556-0cedb42e4b8e","actionData","errors"]