[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba3c31cb-61f8-49f0-99c3-143b8ea15bb6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Sijunjung Tahun 2010-2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-01-15","effective_date","2014-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Sijunjung Tahun 2010-2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RPJMD
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Sijunjung Tahun 2010-2015
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi \r\nPelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;\r\n b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman \r\nkepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025;\r\n c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan\r\n pembangunan daerah dalam sistem perencanaan\r\n pembangunan nasional, maka Rencana Pembangunan\r\n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;\r\n d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015. \n Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional \r\nPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\nPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri\r\n Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat \r\nPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat 2012-2032 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan\r\n Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun\r\n 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\n (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun\r\n 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\n Sijunjung Tahun 2011-2031 \r\n \n Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2014. \n 258 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.\n\nRPJMD disusun berdasarkan asas demokrasi, berkeadilan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi, dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD, serta menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.\n\nDokumen RPJMD Tahun 2010-2015 terdiri dari sepuluh bab, meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.","transitional_provisions","1. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.\n2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2016 berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025 dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 serta memperhatikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019.\n3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.\n4. Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
ABOUT
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
SIJUNJUNG REGENCY, 2010-2015

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIJUNJUNG,

Considering:

that based on the provisions of Article 150 paragraph (3) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government jo Article 11 paragraph (1) of Government Regulation Number 8 of 2008 concerning Stages, Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of Regional Development Planning, the Regional Government is obliged to prepare a regional development plan for a period of 5 (five) years;
that the Regional Mid-Term Development Plan (RPJMD) for a period of 5 (five) years is an elaboration of the vision, mission and programs of the Head of Region whose preparation is guided by the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) of Sijunjung Regency 2005-2025;
that in order to integrate regional development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba3c31cb-61f8-49f0-99c3-143b8ea15bb6","actionData","errors"]