For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025

Also known as: Perda Kota Bogor 9/2016 · Perda Kota Bogor No. 9 Tahun 2016 · Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:22 Desember 2016Publication Date:22 Desember 2016
Perencanaan Pembangunan NasionalPariwisata & Kebudayaan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025
LocationPemerintah Kota Bogor
Effective Date22 Desember 2016
Publication Date22 Desember 2016
Place of EnactmentBogor

(-)

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2016-2025 bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Bogor secara terencana dan berkelanjutan.

Latar Belakang dan Tujuan:

RIPPARDA disusun sebagai pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah, memberikan arah kebijakan, strategi, dan program untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan penyusunan RIPPARDA sebagai dasar pembangunan kepariwisataan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan visi pembangunan kepariwisataan Kota Bogor sebagai "Kota Bogor sebagai destinasi wisata unggulan yang kreatif, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan". Misi yang ditetapkan meliputi pelayanan prima kepada wisatawan, pengembangan pariwisata yang beridentitas, edukatif, kreatif, dan inovatif, serta pengembangan industri pariwisata dan perekonomian masyarakat yang kredibel.

Arah pembangunan kepariwisataan meliputi prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata meliputi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang memiliki tema khas dan menjawab isu strategis. Kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penguatan jejaring industri pariwisata. Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan berbasis riset pasar. Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan.

(-)

(-)