[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba26484d-de8a-4d1b-8b39-2ac587f9d287","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018","number","29","year","2018","published_date","2018-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyandang disabilitas - hak
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2018/No. 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara; bahwa kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara, dimana penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga hak penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi; bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; bahwa dengan berlakunya UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilitas (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 39 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 3 Tahun 2005; UU No 11 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 19 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ragam penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, peran masyarakat, koordinasi, kerja sama, KP2HPD, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, larangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018. \n 39 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 59).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, meliputi ragam penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik), hak-hak dasar (hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan bencana, rehabilitasi, konsesi, pendataan), peran serta masyarakat, koordinasi antar lembaga, kerjasama dengan berbagai pihak, pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KP2HPD), serta pembinaan dan pengawasan. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mempekerjakan penyandang disabilitas, menyediakan fasilitas yang mudah diakses, serta memberikan pelayanan publik yang inklusif. Selain itu, diatur pula mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.","transitional_provisions","1. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.\n2. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, maka paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.\n3. Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dibentuk Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, atau f dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis;\n2. Pemberhentian sementara kegiatan;\n3. Pembekuan izin kegiatan; dan/atau\n4. Pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 29 OF 2018

PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the State guarantees and realizes the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights and fundamental freedoms as dignity inherent in every citizen, including persons with disabilities, fully and equally;
that there is a lack of understanding from both the public and government officials regarding the meaning of disability and the existence of persons with disabilities as part of citizens, where persons with disabilities are equated with the sick and powerless, so that the rights of persons with disabilities to develop and create cannot be fulfilled;
that in order to realize equal rights and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba26484d-de8a-4d1b-8b39-2ac587f9d287","actionData","errors"]