[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba16339d-e954-4cf2-bab4-0e64fa23d6aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2002","number","17","year","2002","published_date","2002-07-15","effective_date","2002-07-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI SURAT IZJN USAHA PERDAGANGAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2007/No. 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34\r\nTahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 \r\nTahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nmaka perlu menyusun peraturan mengenai surat izin \r\nperdagangan; bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian\r\nizin dibidang usaha dan berdasarkan pelimpahan\r\nwewenang yang telah ditetapkan. maka perlu menetapkan\r\npernberian Surat lzin Usaha Perdagangan; bahwa untuk maksud tersebut diatas maxa dipandanq\r\nperlu untuk menetapkan Peraturan Daeran tentang\r\nRetribusi Surat lzin Usaha Perdagangan; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 T ahun 1997; Undang-undang Nomor 22 T ahun 1999; Umang-undang Nomo: 25 T ahun 1999; Peraturan Pemerintah Repub\\ik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 44 Tahun 1999; Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/KPNll/1980 dan Nomor 395/KMK.04/A/1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n289/MPP/Kep/10/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarip, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2002. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana diubah dengar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini mengatur tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan kelancaran pemberian izin usaha. Tujuannya adalah untuk pengendalian dan pengawasan serta menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian SIUP.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- **Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi:** Retribusi dipungut atas pemberian izin usaha perdagangan kepada pribadi atau badan.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif:** Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis SIUP, yaitu SIUP Kecil (Rp. 25.000,00), SIUP Menengah (Rp. 50.000,00), dan SIUP Besar (Rp. 100.000,00). Beberapa perusahaan dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP, seperti cabang/perwakilan perusahaan yang menggunakan SIUP pusat, perusahaan kecil perorangan tertentu, dan pedagang keliling.\n- **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Rembang.\n- **Masa Retribusi:** Masa berlaku SIUP adalah 5 (lima) tahun.\n- **Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran:** Diatur tata cara pendaftaran, pendataan, dan pembayaran retribusi, termasuk sanksi administrasi berupa bunga jika pembayaran terlambat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2002
SUPPLEMENT TO REGIONAL GAZETTE NUMBER 27

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2002
ON
TRADING BUSINESS LICENSE FEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 on Amendment to Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Fees, it is necessary to prepare regulations regarding trading licenses;
that in order to improve the smoothness of licensing in the business sector and based on the delegation of authority that has been stipulated, it is necessary to stipulate the granting of Trading Business Licenses;
that for the above purposes, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on Trading Business License Fee.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba16339d-e954-4cf2-bab4-0e64fa23d6aa","actionData","errors"]