[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba00d3c7-7a43-4110-acf8-e1973d98bda5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-06-22","effective_date","2015-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Laut","place_of_enactment","Banggai","theme","Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja - inspektorat - bappeda - lembaga teknis daerah - kabupaten banggai laut
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4, TLD NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah; bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Perencanaan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yan bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015. \n 18 halaman; Penjelasan 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 4);\n2. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 23);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Banggai Laut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.\n\nPeraturan ini menetapkan pembentukan dan susunan organisasi dari beberapa lembaga teknis daerah, termasuk Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Setiap lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n\nSecara umum, lembaga teknis daerah bertugas mendukung Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas ini mencakup perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang masing-masing, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Susunan organisasi masing-masing lembaga terdiri dari kepala lembaga, sekretariat, bidang-bidang, sub bagian/bidang, UPTB (jika ada), dan kelompok jabatan fungsional.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam:\na. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 4);\nb. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 23;\nTetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI LAUT
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI LAUT REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK SYSTEM OF INSPECTORATE, REGIONAL DEVELOPMENT
PLANNING AGENCY AND REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS
OF BANGGAI LAUT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI LAUT,

\n\n \n \n

Considering:

that for the implementation of governmental affairs as part of the implementation of broad, real and responsible regional autonomy in the region, it needs to be supported by the formation of Regional Apparatus Organizations in accordance with the needs, capabilities and characteristics of the region;
that the structuring of regional apparatus organizations is carried out in accordance with the provisions of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations with the aim of further improving services to the public;
tha

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba00d3c7-7a43-4110-acf8-e1973d98bda5","actionData","errors"]