[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9f9bf55-eea3-43db-893e-f2cfef6ae616","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-02-12","effective_date","2009-04-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pedoman Kerja Sama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-kerja sama-desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/No.11 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Kerja Sama Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu diatur mengenai Pedoman Kerja Sama Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4\r\nTahun 2006. \n Peraturan ini menjabarkan pedoman kerja sama desa di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2009. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 40 Seri D Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman kerja sama desa di Kabupaten Banjarnegara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Ruang lingkup kerja sama desa meliputi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar desa mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti peningkatan perekonomian masyarakat desa, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa, dan lain-lain yang menjadi kewenangan desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Badan Kerja Sama Desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, lembaga lainnya di desa, dan tokoh masyarakat. Badan ini bertugas melaksanakan kerja sama desa. Tata cara kerja sama desa meliputi pembahasan rencana kerja sama dalam rapat musyawarah desa, pembahasan bersama dengan desa atau pihak ketiga, dan penetapan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama kerja sama desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan kerja sama desa yang dibebankan pada pihak-pihak yang melakukan kerja sama dan harus dituangkan dalam APB Desa jika membebani masyarakat dan desa. Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama desa serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD. BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kerja sama desa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Desa yang ada masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2009 NUMBER 11 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR VILLAGE COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 85 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and to improve the implementation of Governmental, Development and Community Affairs, it is necessary to regulate the Guidelines for Village Cooperation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Guidelines for Village Cooperation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 10 of 2004 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9f9bf55-eea3-43db-893e-f2cfef6ae616","actionData","errors"]