[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9f1b3e0-a92c-459c-935e-2170c224bd7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa,\r\nAlokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan\r\nDana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa,\r\nAlokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan\r\nDana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana - desa
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 8
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa,\r\nAlokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan\r\nDana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,\r\ndan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana\r\nDesa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil\r\nRetribusi Daerah diperlukan pengaturan yang\r\nkomprehensif dan mengikat; \r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap\r\nDesa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun\r\nAnggaran 2025, diperlukan tindak lanjut dengan dibentuk\r\nPeraturan Bupati \n Mengingat: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2023; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 jo. PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2023; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 99 Tahun 2017; Perpres No. 201 Tahun 2024; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 81 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 3 Tahun 2024; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 145 Tahun 2023; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2024; Permendes PDTT No. 9 Tahun 2024; PMK No. 108 Tahun 2024; Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2006; Perda Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sampang No. 8 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Sampang No. 1 Tahun 2024; Perda Kabupaten Sampang No. 6 Tahun 2024; Perda Kabupaten Sampang No. 10 Tahun 2024; Perbup Sampang No. 44 Tahun 2017 jo. Perbup Sampang No. 9 Tahun 2020; Perbup Sampang No. 25 Tahun 2018; Perbup Sampang No. 26 Tahun 2018; Perbup Sampang No. 29 Tahun 2018; Perbup Sampang No. 55 Tahun 2018; Perbup Sampang No. 7 Tahun 2019; Perbup Sampang No. 8 Tahun 2019 jo. Perbup Sampang No. 1 Tahun 2025; Perbup Sampang No. 5 Tahun 2020 jo. Perbup Sampang No. 91 Tahun 2022; Perbup Sampang No. 7 Tahun 2020 jo. Perbup Sampang No. 146 Tahun 2022; Perbup Sampang No. 11 Tahun 2020 jo. Perbup Sampang No. 147 Tahun 2022; Perbup Sampang No. 17 Tahun 2020; Perbup Sampang No. 25 Tahun 2020 jo. Perbup Sampang No. 60 Tahun 2022; Perbup Sampang No. 126 Tahun 2022; Perbup Sampang No. 6 Tahun 2024; Perbup Sampang No. 42 Tahun 2024 jo. Perbup Sampang No. 6 Tahun 2025 \n Materi Pokok: Struktur Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi\r\nDana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana\r\nBagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada\r\nLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari\r\nPeraturan Bupati ini terdiri dari :\r\na. BAB I : PEDOMAN TEKNIS TENTANG \r\nPELAKSANAAN DANA DESA.\r\nb. BAB II : PEDOMAN TEKNIS TENTANG \r\nPELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.\r\nc. BAB III : PEDOMAN TEKNIS TENTANG \r\nPENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK\r\nDAERAH DAN DANA BAGI HASIL\r\nRETRIBUSI DAERAH. \r\nd. BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nPENGELOLAAN KEUANGAN DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025. \n Jumlah halaman: 85 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sampang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan prinsip tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Fokus penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem (termasuk Bantuan Langsung Tunai Desa), penguatan desa adaptif perubahan iklim, peningkatan layanan kesehatan dasar (termasuk pencegahan stunting dan penanggulangan TBC), ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi informasi (desa digital), pembangunan berbasis padat karya tunai, serta program sektor prioritas lainnya. Dana Desa juga dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa maksimal 3% dari pagu. Sementara itu, ADD bersumber dari APBD Kabupaten Sampang yang dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa, penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkatnya, tunjangan BPD, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyaluran dana dari RKUN ke RKD melalui RKUD, persyaratan administratif yang harus dipenuhi desa, serta tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten, Camat, dan Inspektorat Daerah.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Penghentian penyaluran Dana Desa (non-BLT) dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan jika terdapat permasalahan desa seperti penyalahgunaan dana oleh kepala desa/bendahara yang ditetapkan sebagai tersangka, permasalahan administrasi/status hukum desa, atau indikasi penggunaan dana untuk kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI.\n3. Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3% dapat dilakukan jika terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan atau penghentian kepala desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF SAMPANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA
REGULATION OF THE REGENT OF SAMPANG
NUMBER 8 OF 2025
ON
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS, VILLAGE FUND ALLOCATIONS, REGIONAL TAX REVENUE SHARING FUNDS, AND REGIONAL RETRIBUTION REVENUE SHARING FUNDS FOR THE 2025 FISCAL YEAR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

Considering :

that in order to improve the efficiency, effectiveness, and accountability of the management of Village Funds, Village Fund Allocations, Regional Tax Revenue Sharing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9f1b3e0-a92c-459c-935e-2170c224bd7d","actionData","errors"]