[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9ef6b52-2c82-4bae-a637-15651aa72c89","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi Kependudukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai tindak lanjut dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mewujudkan database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Perubahan definisi dan penambahan istilah terkait administrasi kependudukan.\n- Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.\n- Tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas) dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, pelayanan kepada penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, dan pengelolaan data.\n- Pengangkatan dan pemberhentian petugas registrasi.\n- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas.\n- Pencatatan peristiwa penting dilaksanakan di domisili penduduk.\n- Pelaporan kelahiran dan kematian.\n- Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran dan kematian yang melampaui batas waktu.\n- Pengakuan dan pengesahan anak.\n- Legalisasi fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil.\n- Data kependudukan yang terdiri dari data perorangan dan data agregat penduduk.\n- Kewajiban penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap untuk memiliki KTP-el.\n- Elemen data yang tercantum dalam KTP-el.\n- Register Akta Pencatatan Sipil.\n- Larangan manipulasi data kependudukan.\n- Perlindungan kerahasiaan data perorangan dan dokumen kependudukan oleh Dinas.\n- Hak akses data kependudukan.\n- Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi.\n- Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.","transitional_provisions","34. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, ditetapkan berlaku seumur hidup.","sanctions","1. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,-\n2. Setiap orang yang memanipulasi Data Kependudukan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.\n3. Setiap orang yang menyebarluaskan Data Kependudukan tanpa hak dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00.\n4. Pejabat/petugas yang melakukan pungutan biaya dalam pengurusan Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.\n5. Setiap orang yang mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan tanpa hak dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.\n6. Setiap orang yang mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan tanpa hak dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 4 OF 2010 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Government Regulation Number 102 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the Regional Regulation of Blora Regency Number 4 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration needs to be amended and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9ef6b52-2c82-4bae-a637-15651aa72c89","actionData","errors"]