[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9d6e5e1-11d6-4206-99cd-804f6967c281","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-09","effective_date","2020-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peneyelenggaraan - dan - pengelolaan - pendidikan - di - kota - cirebon
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/1E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Huruf a UU No. 23 Tahun 2014 urusan wajib bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menjamin kesempatan memperoleh layanan pendidikan maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (1) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP no. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 60 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Dasar Tujuan Asas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan,Hak Dan Kewajiban, Jalur Jenjang Dan Jenis Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan , Kurikulum, Bahasa Pengantar, Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan , Penghargaan Perlindungan Dan Organisasi Profesi, Peserta Didik, Prasarana Dan Sarana, Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan, Penjaminan Mutu, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Dan Kemitraan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pendanaan Pendidikan, Larangan , Ketentuan Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain- Lain, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020. \n 91 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau, serta meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan pendidikan juga bertujuan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan asas Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani, belajar sepanjang hayat, kemandirian dalam belajar, dan kearifan lokal. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), menjamin ketersediaan anggaran, serta memfasilitasi satuan pendidikan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.\n\nPeraturan ini mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan non formal (SPNF-SKB, PKBM, lembaga kursus, dll.), dan PAUD. Kurikulum wajib memuat pendidikan karakter, anti korupsi, anti pornografi, dan kebencanaan. Pendidik dan tenaga kependidikan diatur mengenai status, hak, kewajiban, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan karir, promosi, dan penghargaan. Peran serta masyarakat diatur melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan Masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Warga daerah dan masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan, menciptakan budaya membaca, menulis, menghitung dan budaya belajar dilingkungannya, dan memberikan dukungan dalam pengusasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.\n2. Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan dan melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah.\n3. Setiap orang atau Badan Usaha Indonesia, organisasi, atau penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin operasional.\n4. Setiap orang, Badan Usaha Indonesia, organisasi, atau penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan Pasal 102 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EDUCATION
IN CIREBON CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that according to Article 12 paragraph (1) letter a of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it has been determined that education is a mandatory affair related to basic services submitted to the Regional Government which is the basis for the implementation of regional autonomy, so that Cirebon City Regional Regulation Number 6 of 2007 concerning the Implementation of Education in Cirebon City is no longer in accordance with the developments and legal needs of the community;
that mandatory affairs in the field of education include basic education, early childhood education and non-formal education;
that the organization and management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9d6e5e1-11d6-4206-99cd-804f6967c281","actionData","errors"]