[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9d08aae-80d2-4eff-99ca-313beb43d40f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sigi","place_of_enactment","Dolo","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan air limbah domestik
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.01, TLD NO.114
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sigi, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: SPALD; penyelenggaraan SPALD; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban; kelembagaan; peran serta masyarakat; kerja sama; perizinan; pembinaan dan pengawasan; insentif dan desinsentif; larangan;dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019. \n 17 halaman; Penjelasan 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sigi, mengingat potensi pencemaran lingkungan dan penurunan derajat kesehatan akibat air limbah yang tidak dikelola dengan baik.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n1. **Definisi dan Klasifikasi:** Air limbah domestik didefinisikan sebagai air limbah dari permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diklasifikasikan menjadi SPALD-S (setempat) dan SPALD-T (terpusat), dengan pemilihan sistem mempertimbangkan rencana tata ruang, cakupan pelayanan, kepadatan penduduk, kondisi air tanah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.\r\n2. **SPALD-S:** Meliputi sub-sistem pengolahan setempat (skala individual dan komunal), pengangkutan lumpur tinja, dan pengolahan lumpur tinja (IPLT). Lumpur tinja harus disedot dan diolah secara berkala.\r\n3. **SPALD-T:** Meliputi skala perkotaan, permukiman, dan kawasan tertentu. Rumah dan bangunan baru dalam cakupan SPALD-T harus tersambung ke sistem tersebut. Komponen SPALD-T meliputi sub-sistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat (IPALD). Air hasil olahan harus memenuhi baku mutu.\r\n4. **Penyelenggaraan SPALD:** Meliputi perencanaan (rencana induk, studi kelayakan, perencanaan teknis terinci), konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan hasil pengolahan, serta pemantauan dan evaluasi.\r\n5. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah bertugas menyusun rencana SPALD, membangun prasarana, melaksanakan sosialisasi, memfasilitasi pengendalian, melakukan koordinasi, dan menerapkan standar pelayanan minimal. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, melaksanakan SPALD skala perkotaan dan permukiman, memberikan izin, melakukan pembinaan dan pengawasan, mengembangkan kelembagaan, dan menyusun sistem tanggap darurat.\r\n6. **Hak dan Kewajiban:** Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan pelayanan pengelolaan air limbah yang layak. Setiap orang wajib mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S atau SPALD-T, melakukan penyedotan lumpur tinja berkala, dan memeriksa kualitas air limbah secara periodik.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) dan (2) serta Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, dan pencabutan tetap izin.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 47 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

REGIONAL REGULATION OF SIGI REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
TENTANG
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

SIGI REGENCY GOVERNMENT
YEAR 2019

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

REGIONAL REGULATION OF SIGI REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
TENTANG
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9d08aae-80d2-4eff-99ca-313beb43d40f","actionData","errors"]