[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9cc055a-e2b9-4ebe-9bd7-df3464b092c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 16 Tahun 2008","number","16","year","2008","published_date","2008-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN-KEUANGAN-KEPALA-DESA-DAN-PERANGKAT-DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD No.6 Seri D 2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 17 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 15 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 58 Thn 2005; PP No. 72 Thn 2005; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka Barat No. 12 Thn 2006; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2008; Perda Kab. Bangka Barat No. 3 Thn 2008; Perda Kab. Bangka Barat No. 4 Thn 2008; Perda Kab. Bangka Barat No. 5 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Kedudukan Keuangan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang pada prinsipnya mengatur bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- Pemberian penghasilan tetap setiap bulan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD, disesuaikan dengan kemampuan APB Des dan minimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.\n- Pemberian tunjangan biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, dan keluarganya yang bukan PNS, berdasarkan kemampuan keuangan desa.\n- Pemberian uang jasa kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat setelah masa kerja tertentu.\n- Pembebanan biaya pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan pada APB Des dengan persetujuan BPD.","transitional_provisions","1. Menunggu berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretaris Desa yang berasal dari PNS, maka Sekretaris Desa yang saat ini belum diangkat menjadi PNS penetapan kedudukan keuangannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 16 OF 2008
ABOUT
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 202 of Law Number 32
of 2004 concerning Regional Government and Article 28 of Regulation
Government Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate
regarding the financial position of the Village Head and Village Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary
to form a Regional Regulation concerning the Financial Position of the Village Head
and Village Apparatus;

In view of :

Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment of the Province
of the Bangka Belitung Islands (State Gazette of the Republic of Indonesia Year
2000 Number 217, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9cc055a-e2b9-4ebe-9bd7-df3464b092c6","actionData","errors"]