[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9ca9587-c0ea-4074-8c85-d42da2ef47d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2005","number","12","year","2005","published_date","2005-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDAPATAN - Retribusi - Pengujian Kendaraan Bermotor
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan situasi dan kondisi sosial serta perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini, maka kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi dituntut agar lebih baik. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan preventif untuk upaya keselamatan setiap pemakai jasa transportasi, dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujiian kendaraan bermotor wajib uji ; \n UU No. 49 Prp Tahun 1960, UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 42 tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 20 Tahun 1997, Permendagri No. 4 Tahun 1997, Kep. Bersama Menhub dan Mendagri NO. KM 109 Tahun 1990 dan No. 95 Tahun 1990, Kepmendagri No. 61 Tahun 1993, Kepmenhub No. 61 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 63 Tahun 1993, Kepmenhub No. 71 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 67 Tahun 1996, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997, Kepmendagri No. 174 Tahun 1997, Kepmendagri No. 119 Tahun 1998, Perda Kab. Dharmasraya No. 4 Tahun 2005. \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: \r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tMaksud dan Tujuan\r\n3.\tObjek Dan Subjek Retribusi \r\n4.\tGolongan Retribusi \r\n5.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa \r\n6.\tPenilaian Teknis\r\n7.\tPengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan\r\n8.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif\r\n9.\tWilayah Pemungutan\r\n10.\tSaat Retribusi Terhutang\r\n11.\t Struktur Dan Besarnya Tarif \r\n12.\tSanksi Administrasi\r\n15. Tata Cara Pemungutan\r\n16. Tata Cara Pembayaran\r\n17. Tata Cara Penagihan\r\n18. Keberatan\r\n19. Pengembalian Kelebihan Pembayaran\r\n20. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi\r\n21. Kadaluarsa Penagihan\r\n22. Uang Peransang\r\n23. Ketentuan Pidana\r\n24. Ketentuan Penyidikan\r\n25. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2005. \n 21 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi dan menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji demi keselamatan pengguna jasa transportasi.

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi. Objek retribusi meliputi mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan. Kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib uji, kecuali kendaraan milik Tentara Republik Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan administrasi pengujian, prosedur pengujian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, serta prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Struktur tarif retribusi terdiri dari biaya administrasi, biaya jasa pengujian, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji, baut, kawat dan segel, serta biaya buku uji.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta mekanisme pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 41:\n1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang atau setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).\n2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GOVERNMENT OF DHARMASRAYA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER: 12 OF 2005
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DHARMASRAYA,

Considering:

that in accordance with the social situation and conditions as well as
the development of the community's economy today, the
need for transportation services is required to be better;
that in order to improve the implementation of preventive supervision
for the safety of every service user
transportation, it is deemed necessary to further regulate the implementation of
mandatory motor vehicle testing;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b above, it is necessary to form a Regional Regulation regarding
Motor Vehicle Testing Fee;

In view of:

Law Number 49 Prp of 1960 concerning the Committee
for State Receivables Affairs (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1960 Number 156,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9ca9587-c0ea-4074-8c85-d42da2ef47d8","actionData","errors"]