[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9c8eef9-f9f5-4453-928e-902f49a58cef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-07-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan; Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten; Pengelolaan Urusan Pemerintahan; Urusan Pemerintahan Sisa; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Pembinaan Urusan Pemerintahan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama) dan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan. Urusan yang dibagi bersama meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan lain-lain. Setiap bidang terdiri dari sub bidang dan sub sub bidang yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan ditetapkan oleh Menteri/Kepala lembaga Pemerintah non departemen. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah didasari atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 4 OF 2008

CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT
ARE UNDER THE AUTHORITY OF
THE REGIONAL GOVERNMENT
OF TANAH BUMBU REGENCY

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 4 OF 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT ARE UNDER THE AUTHORITY OF
THE REGIONAL GOVERNMENT OF TANAH BUMBU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement Article 12 of Regulation
Government Number 38 of 2007 concerning the Division of
Governmental Affairs between the Government, the Government of
Provincial regions, and the Government of Regency/Municipal Regions;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding
Governmental Affairs that are under the authority of
the Regional Government of Tanah Bumbu Regency;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9c8eef9-f9f5-4453-928e-902f49a58cef","actionData","errors"]