Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 Tahun 2014

(-)

Peraturan Menteri Pertanian ini menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Pertanian. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian meliputi:

1. Reorientasi dan penguatan pelaksanaan pengawasan;
2. Pengawalan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
3. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Pertanian;
4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
5. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pertanian;
6. Pembinaan Tekad Anti Korupsi;
7. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;
8. Peningkatan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian.

Seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan (stakeholder) wajib mendukung terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern secara berkala kepada Menteri Pertanian.

Penetapan tema pengawasan unggulan harus mendapatkan persetujuan dari Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I terkait. Inspektur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Unggulan Lingkup Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan untuk mengakses data, catatan, dokumen dan fisik aset serta meminta data keterangan atau informasi dari auditan (entitas) yang terkait dengan penugasan pengawasan.

(-)

(-)