[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9b5201b-6f3c-4180-9c0f-64307ffe71df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-05-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gresik","place_of_enactment","Gresik","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan petani
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI\r\n
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai\r\nkeberhasilan pembangunan pertanian dan\r\nberkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan\r\nswasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih\r\nbanyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya\r\nperlindungan;\r\nb. bahwa kecenderungan adanya perubahan iklim,\r\nglobalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan\r\nterhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem\r\npasar yang tidak berpihak kepada petani, maka\r\ndiperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi\r\npetani;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan\r\nDan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan\r\nperlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh\r\nPemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan\r\nkewenangannya dengan memperhatikan asas dan\r\ntujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan\r\nDan Pemberdayaan Petani; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ; 7. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006; 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; 14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ; 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; 17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 23. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :\r\n40/Permentan/SR.230/7/2015; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :\r\n67/PERMENTAN/SM.050/12/2016; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun\r\n2015; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun\r\n2011; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun\r\n2015; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Perlindungan\r\nDan Pemberdayaan Petani untuk:\r\na. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam\r\nrangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan\r\nkehidupan yang lebih baik;\r\nb. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan\r\nkeberlanjutan produktivitas Pertanian;\r\nc. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta\r\npengawasan dalam rangka Perlindungan dan\r\nPemberdayaan Petani di Daerah; dan\r\nd. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan\r\nPertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; perencanaan; perlindungan petani; pemberdayaan petani; pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan dan pendanaan; pengawasan; peran serta masyarakat; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019. \n jumlah 55 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Gresik. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan sinergi dalam produktivitas pertanian, dan menumbuhkembangkan lembaga pembiayaan pertanian.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial meliputi:

\r\n\r\n

Perlindungan Petani: Melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, penyediaan lahan, kepastian usaha, sistem peringatan dini perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, komoditas unggulan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
Pemberdayaan Petani: Melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, jaminan lahan pertanian, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani.

\r\n\r\n

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup:

\r\n\r\n

Petani berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan.
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana, memberikan bantuan dan subsidi, serta memfasilitasi akses terhadap informasi dan teknologi.
Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikan.

\r\n","transitional_provisions","1. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.\r\n2. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.","sanctions","1. Petani yang melanggar Pasal 15 dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GRESIK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF GRESIK REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GRESIK,

\n\n \n \n

Considering:

that farmers as the main actors in achieving the success of agricultural development and contributing to the sustainability of self-sufficiency, food sovereignty and food security, many are still not empowered and receive protection efforts;
that the tendency of climate change, globalization and global economic turmoil, vulnerability to natural disasters and business risks and a market system that does not favor farmers, protection and empowerment for farmers is needed;
that based on Article 7 and Article 8 of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, the strategies and policies for protection and empowerment of farmers are determined by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9b5201b-6f3c-4180-9c0f-64307ffe71df","actionData","errors"]