[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9b4ad6f-537b-4b98-b823-c690353f4385","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-11-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perubahan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-perizinan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa upaya memaksimalkan penarikan retribusi adalah dalam\r\nrangka meningkatkan pendapatan asli daerah;\r\nb. bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus selaras\r\ndengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan\r\nperaturan perundang-undangan yang sederajat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan\r\nTertentu; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan\r\nUmum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan\r\nKoordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/\r\nPER/4/2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 \n Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu tentang ketentuan umum, Penjualan minuman beralkohol, larangan, Minuman beralkohol Golongan A, tempat penjualan Minuman beralkohol Golongan A, larangan Penjualan dan peredaran minuman beralkohol, Obyek Retribusi Izin Gangguan, Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dan Masa Retribusi Izin Gangguan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2015. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat, serta untuk memaksimalkan penarikan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

\n\n

Perubahan meliputi beberapa aspek, antara lain:

\n\n

Definisi-definisi dalam Pasal 1 diperbarui dan ditambahkan, termasuk definisi terkait minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol, dan penjual langsung minuman beralkohol.
Ketentuan mengenai penjualan minuman beralkohol diubah, dengan pembatasan tempat penjualan dan konsumsi, serta kewajiban memiliki izin tertentu (SKP-A dan SKPL-A).
Larangan-larangan terkait produksi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol diatur lebih rinci.
Ketentuan mengenai objek Retribusi Izin Gangguan (HO) diubah, dengan pengecualian untuk usaha di kawasan industri/ekonomi khusus, usaha mikro dan kecil dengan dampak terbatas, dan menara telekomunikasi.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Gangguan diubah, dengan formula perhitungan yang mempertimbangkan luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan, dan faktor koreksi.
Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama 3 tahun.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Grobogan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pengecer atau Penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol atau minuman keras di lokasi yang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING CERTAIN RETRIBUTION OF LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that efforts to maximize the collection of retribution are in order to increase local revenue;
that a statutory regulation must be in line with higher and equal statutory regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Grobogan Regency Number 4 of 2012 concerning Certain Retribution of Licensing;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9b4ad6f-537b-4b98-b823-c690353f4385","actionData","errors"]