[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9acce8b-137f-40da-93a5-0f40c8e2998c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 22 Tahun 2013","number","22","year","2013","published_date","2013-09-11","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2013/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan ketenagalistrikan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang optimal dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan\r\nmakmur;bahwa dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber energi sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik secara terus menerus;bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan\r\nfungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas dimana dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang\r\npositif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2009 tentang Izin Usaha\r\nPenyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga sesuai dengan UndangUndang Ketenagalistrikan yang baru, serta tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006;Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011. \n Peraturan Daera ini Mengatur Tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Wewenang dan Tanggung Jawab;Pengelolaan;Pengusahaan dan Perizinan;Sanksi Administratif;Penegakan Hukum;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 29 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan ketenagalistrikan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi dalam membangkitkan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan, serta memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

\n\n

Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketenagalistrikan daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Kewenangan ini meliputi penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi, penetapan tarif tenaga listrik, serta pembinaan dan pengawasan badan usaha di bidang ketenagalistrikan.

\n\n

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik (untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri) dan usaha penunjang tenaga listrik (jasa dan industri penunjang). Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diprioritaskan bagi BUMD, sementara usaha penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

\n\n

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan memerlukan izin usaha ketenagalistrikan dari Bupati, yang meliputi izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, dan izin usaha penunjang tenaga listrik. Pemegang izin memiliki hak dan kewajiban, termasuk mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari izin, menyampaikan laporan usaha, melaksanakan ketentuan teknis dan keselamatan, memberdayakan masyarakat setempat, serta memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur konservasi energi, perlindungan lingkungan hidup, dan keselamatan ketenagalistrikan. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi, dan setiap peralatan tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

","transitional_provisions","1. Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.","sanctions","1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.\n2. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yaitu berupa: teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin dapat dipidana kurungan atau denda.\n4. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan kematian atau kerugian dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Kotabaru No. 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23746/perda-kab-kotabaru-no-3-tahun-2017","ce3c613a-af20-4f2b-bfb2-cb8e10ae503c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 22 YEAR 2013
ABOUT
MANAGEMENT OF ELECTRICITY BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Considering :

that the management of electricity must be carried out in a planned, integrated, and sustainable manner so as to provide optimal benefits in an effort to promote public welfare, educate the nation's life and improve the economy in order to realize a just and prosperous society;
that in order to sustainable development in the field of electricity, optimal efforts are needed in processing and utilizing energy sources so as to generate electric power that meets quality standards and reliability of electric power continuously;
that in addition to being beneficial, electric power can also be dangerous, so that its supply and utilization must pay attention to the electrical safety requirements;
that the Regional Government in carrying out the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9acce8b-137f-40da-93a5-0f40c8e2998c","actionData","errors"]