[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9a215ad-6abd-4e8d-a0fa-831205e6e137","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dalam Daerah Kota Ternate","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 16 Tahun 2008","number","16","year","2008","published_date","2008-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dalam Daerah Kota Ternate","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2008
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dalam Daerah Kota Ternate
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perkembangan usaha jasa konstruksi saat ini semakin meningkat seiring peningkatan pelaksanaan pembangunan sehingga agar penyelenggaraan usaha jasa konstruksi khususnya di Kota Ternate dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, maka penyelenggaraannya perlu diatur untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dalam rangka pembinaan pelaku usaha jasa konstruksi sebagai pelaksana program-program pembangunan fisik bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002, termasuk pengaturan pengenaan tarif atas pemberian izin usaha jasa konstruksi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap tarif dalam pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman PemberianIzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Terdiri Dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini Terdiri Dari 10 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2008. \n NOMOR 4 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DALAM DAERAH KOTA TERNATE \n 5 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate. Perubahan tersebut meliputi definisi istilah, prosedur pemberian IUJK, biaya penerbitan dan perpanjangan izin, persyaratan permohonan, masa berlaku izin, kewajiban registrasi tahunan, wilayah operasi izin, pelaporan, pengawasan, dan ketentuan teknis pelaksanaan.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kota Ternate, melindungi kepentingan masyarakat, membina pelaku usaha jasa konstruksi, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif izin.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui definisi istilah-istilah penting seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pejabat, Dinas, Badan Usaha, Domisili, IUJK, dan Lembaga.
Pemberian IUJK: Pasal 3 diubah untuk menegaskan bahwa Kepala Daerah menerbitkan IUJK bagi badan usaha berdomisili di Kota Ternate dan dapat menunjuk unit kerja (Dinas Pekerjaan Umum) untuk menerbitkan IUJK.
Biaya Izin: Pasal 4 diubah untuk menyesuaikan biaya penerbitan, perpanjangan, dan registrasi IUJK berdasarkan klasifikasi (Gred) dan sub bidang jasa konstruksi.
Persyaratan Permohonan: Pasal 5 diubah untuk memperbarui persyaratan dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan IUJK, termasuk SBU, SKA-P, KTA, SITU, NPWP, foto, bukti pembayaran, dan tanda daftar perusahaan.
Masa Berlaku dan Registrasi: Pasal 6 diubah untuk menetapkan masa berlaku IUJK selama 3 tahun, mewajibkan registrasi tahunan, dan menyatakan bahwa IUJK berlaku di seluruh wilayah NKRI.
Pelaporan dan Pengawasan: Pasal 7 dan 8 diubah untuk mengatur kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dalam melaporkan hasil kegiatan pemberian IUJK dan melakukan pengawasan.
Ketentuan Teknis: Pasal 11 diubah untuk memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TERNATE CITY

Year 2008 Number 25

Public Works. Finance. Services.
Construction. Permits. Ternate City.

REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 16 OF 2008
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF TERNATE CITY NUMBER 4 OF 2002
CONCERNING GUIDELINES FOR GRANTING CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSES (IUJK)
WITHIN THE REGION OF TERNATE CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of construction services business is currently increasing along with
the increase in development implementation so that the implementation of construction services
business, especially in Ternate City, can take place more efficiently,
its implementation needs to be regulated to protect the interests of the community
and in order to foster construction services business actors as implementers of
physical development programs;
that the development as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9a215ad-6abd-4e8d-a0fa-831205e6e137","actionData","errors"]