[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b98297ab-c0d1-44f9-8f09-4e8577ac8f61","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OTK-BPBD
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kota Madiun Tahun 2011 No 1 TLD No 1 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah \n UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1974, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, PP No 49 Tahun 1982, PP No 6 Tahun 1988, PP No 100 Tahun 2000, PP No 41 Tahun 2007, PP No 21 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2008, Perpres No 8 Taun 2008, Permendagri No 57 Tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun 2008, Perka BNPB No 3 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2008 \n organisasi dan tata kerja BPBD Kota Madiun yang meliputi pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jafung, tata kerja, sampai dengan pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Madiun dibubarkan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Madiun ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. BPBD Kota Madiun bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi kebutuhan, menyusun peta rawan bencana, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. BPBD Kota Madiun memiliki fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Susunan organisasi BPBD Kota Madiun terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. BPBD Kota Madiun memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.","transitional_provisions","Dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Madiun dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bencana kepada BPBD Kota Madiun.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MADIUN CITY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 01 YEAR 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
MADIUN CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to increase awareness and preparedness for disasters in the City of Madiun, it is deemed necessary to form a regional apparatus that carries out disaster management functions;
that based on the provisions of Article 25 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management and Article 2 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 46 of 2008 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency, it is necessary to establish a Regional Disaster Management Agency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b98297ab-c0d1-44f9-8f09-4e8577ac8f61","actionData","errors"]