[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b95bf2be-2cd6-47f4-be07-ff727a2a31a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011","number","01","year","2011","published_date","2011-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd - 2011
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2011/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:	\n \n APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dan perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah \n 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\n 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\n 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\n 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010\r\n \n \tDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD yang terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. \r\n -\tAnggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 943.356.415.331,68 \r\n -\tAnggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 937.737.095.583,68\r\n -\tPembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan sebesar Rp 10.210.000.000,00 ; dan Pengeluaran sebesar Rp 15.829.319.748,00 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2011. APBD ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 943.356.415.331,68 dan belanja daerah sebesar Rp. 937.737.095.583,68, menghasilkan surplus sebesar Rp. 5.619.319.748,00. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 10.210.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 15.829.319.748,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp. (5.619.319.748,00).\n\nPendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup dana bagi hasil pajak dari provinsi.\n\nBelanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Pengeluaran mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 01 YEAR 2011
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2011

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008, the Head of Region submits a Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
That the Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the 2011 Regional Government Work Plan which is elaborated into the general policy of the APBD as well as the priorities and budget ceiling that have been jointly agreed

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b95bf2be-2cd6-47f4-be07-ff727a2a31a1","actionData","errors"]