[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b955a19c-dcd1-400e-9b29-6c73e2777ed5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-05-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota","place_of_enactment","Sarilamak","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan tertentu
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan terhadap aspek pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum,dan menjaga kelestarian lingkungan, dan untuk memenuhi maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu: \n UU No. 12 Tahun 1956 \r\nUU No. 5 Tahun 1984 \r\nUU No. 16 Tahun 1985 \r\nUU No. 9 Tahun 1990 \r\nUU No. 4 Tahun 1992\r\nUU No. 5 Tahun 1992\r\nUU No. 5 Tahun 1999\r\nUU No. 8 Tahun 1999\r\nUU No. 18 Tahun 1999\r\nUU No. 28 Tahun 1999\r\nUU No. 28 Tahun 2000 \r\nUU No. 13 Tahun 2003 \r\nUU No. 17 Tahun 2003\r\nUU No. 1 Tahun 2004\r\nUU No. 15 Tahun 2004\r\nUU No. 31 Tahun 2004\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nUU No. 38 Tahun 2004 \r\nUU No. 26 Tahun 2007 \r\nUU No. 22 Tahun 2009 \r\nUU No. 28 Tahun 2009 \r\nUU No. 32 Tahun 2009\r\nPP No. 11 Tahun 1962\r\nPP No. 69 Tahun 1999\r\nPP No. 54 Tahun 2002\r\nPP No. 36 Tahun 2005\r\nPP No. 58 Tahun 2005\r\nPP No. 97 Tahun 2012\r\nPermendagri No. 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007\r\nPeraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015\r\nPermendagri No. 1 Tahun 2014\r\nPerda Kab. Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008\r\nPerda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2012 \n Ruang Lingkup Retribusi Perizinan tertentu adalah\r\na. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan: \r\nb. Retribusi Izin Gangguan, \r\nc. Retribusi Izin Trayek, \r\nd. Retribusi Izin Usaha Perikanan,dan\r\ne. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan tersebut meliputi penambahan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagai bagian dari ruang lingkup retribusi perizinan tertentu. Selain itu, dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, serta penyesuaian terhadap prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan. Tarif retribusi IMB juga mengalami perubahan dengan adanya penyesuaian terhadap biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung. Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Gangguan juga mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan daerah ini. Terakhir, ditambahkan BAB VIA yang mengatur mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), termasuk nama, objek, subjek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, serta masa dan saat retribusi terutang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LIMA PULUH KOTA
REGIONAL REGULATION OF LIMA PULUH KOTA REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING CERTAIN LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LIMA PULUH ΚΟΤΑ,

Considering:

that in order to improve the aspects of development, regulation, control and supervision of activities, goods, infrastructure, facilities or certain facilities in order to protect the public interest, and maintain environmental sustainability, and to fulfill the intent of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Retribution and Retribution for Extension of Foreign Worker Employment Permits, it is necessary to amend Regional Regulation of Lima Puluh Kota Regency Number 3 of 2012 Concerning Certain Licensing;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b955a19c-dcd1-400e-9b29-6c73e2777ed5","actionData","errors"]