Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan pelayanan dasar sosial, termasuk rehabilitasi sosial dan perlindungan serta jaminan sosial bagi korban bencana. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dasar ini, yang meliputi standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, serta petunjuk teknis pemenuhan standar. Peraturan ini juga mengatur tentang standar minimum sarana dan prasarana, serta tata cara pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial.