[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b94433d6-6efc-4e92-bdab-f68c12cbc4a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN - KABUPATEN KEPADA DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 \n PERDA ini mengatur mengenai Jenis Urusan Pemerintahan; Tata Cara Penyerahan Urusan; Pelaksanaan Urusan; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013. \n 9 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta memanfaatkan potensi desa.

Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
Kehutanan dan Perkebunan
Perindustrian dan Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesehatan
Pendidikan dan Kebudayaan
Sosial
Penataan Ruang
Pemukiman/Perumahan
Pekerjaan Umum
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
Otonomi Desa
Perimbangan Keuangan
Tugas Pembantuan
Pariwisata
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum
Perencanaan
Penerangan/Informasi dan Komunikasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Statistik
Arsip dan Perpustakaan

Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan, dengan membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi. Pemerintah Desa bersama BPD melakukan kajian untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dibiayai dari APBD Kabupaten. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan, yang dapat didelegasikan kepada Camat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN

COPY

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 17 OF 2013
ABOUT
THE SUBMISSION OF REGENCY GOVERNMENTAL AFFAIRS TO VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 9 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to stipulate the Authority of the Regency Government which is submitted to the Village;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Submission of Regency Governmental Affairs to Villages;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b94433d6-6efc-4e92-bdab-f68c12cbc4a8","actionData","errors"]