[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9404da9-cc52-4e5f-9f1a-11d3c5303454","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OTK-BPP
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.46
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura. \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011. \n Dalam peraturan dibahas mengenai pembentukan dan kedudukan BPP; wewenang, tugas dan fungsi BPP, susunan organisasi, eselon dan kepegawaian, tata kerja, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2011. \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kota Jayapura sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan perbatasan. BPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Jayapura. BPP memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga tanda batas, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, dan melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah atau dengan pihak ketiga.

Tugas BPP meliputi penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penyusunan rencana anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan kawasan perbatasan dan infrastruktur kawasan perbatasan. Fungsi BPP mencakup penyusunan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, koordinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara, inventarisasi potensi sumber daya, penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Susunan organisasi BPP terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan), Bidang Pengelola Batas Negara (dengan Sub Bidang Pengelola Batas Negara dan Pengelola Lintas Batas Negara), Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan (dengan Sub Bidang Pengelola Potensi Kawasan dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan), Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan (dengan Sub Bidang Pengelola Infrastruktur Fisik Kawasan dan Pengelola Infrastruktur Ekonomi & Kesra), Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala BPP adalah jabatan eselon IIb, Sekretariat eselon IIIa, Kepala Bidang eselon IIIb, dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang serta Kepala Unit Pelaksana Teknis eselon IVa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAYAPURA
REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA CITY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE BORDER MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 45 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, the Regional Government may form other institutions as part of the Regional Apparatus according to the needs and characteristics of the region;
that in order to implement the provisions of Article 3 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2011, it is necessary to establish the Organization and Work Procedures of the Border Management Agency of Jayapura City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Border Management Agency of Jayapura City;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9404da9-cc52-4e5f-9f1a-11d3c5303454","actionData","errors"]