[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b93f4e3c-7748-46f7-9c48-a1ccf8170e19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-JASA-UMUM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; \r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah, khususnya golongan Retribusi Jasa Umum mengamanatkan pengaturan retribusi daerah dengan Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; \r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993. \n 1. KETENTUAN UMUM; \r\n2. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM; \r\n3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN; \r\n4. WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM; \r\n5. PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM; \r\n6. KEDALUWARSA; \r\n7. KETENTUAN PENYIDIKAN; \r\n8. SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n9. KETENTUAN PIDANA; \r\n10. KETENTUAN PERALIHAN; \r\n11. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 1). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18. Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;\r\n2). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; \r\n3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; \r\n4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; \r\n5) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Hewan; \r\n6) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; \r\n7) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan\r\nPasar; \r\n8) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan\r\nKesehatan Rumah Sakit Umum Negara; \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 51 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 4, Seri B Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18. Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 17);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 7, Seri B Nomor 5);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 8, Seri B Nomor 6);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 11, Seri B Nomor 9);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 52, Seri B Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 34);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7;\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Jembrana. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk landasan hukum pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.\n2. Jenis retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penyediaan/penyedotan kakus, tera/tera ulang, dan pengendalian menara telekomunikasi.\n3. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.\n4. Struktur dan besaran tarif retribusi berbeda-beda untuk setiap jenis pelayanan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pelayanan, kelas perawatan (untuk pelayanan kesehatan), jenis kendaraan (untuk parkir dan pengujian kendaraan bermotor), lokasi pasar (untuk pelayanan pasar), dan volume sampah (untuk pelayanan persampahan).\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan retribusi, kedaluwarsa penagihan retribusi, ketentuan penyidikan, dan sanksi administratif.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBRANA

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
GENERAL SERVICE FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBRANA,

Considering:

that regional fees are an important source of regional revenue to finance the administration of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing Regional Retribution, especially the General Service Retribution group, mandates the regulation of regional retribution with Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning General Service Fees;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b93f4e3c-7748-46f7-9c48-a1ccf8170e19","actionData","errors"]