[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b935c48e-ec17-47be-8f56-7ad012aefed3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-PADA-PIHAK-KETIGA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah:\r\n- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan Daerah, antara lain dengan mengadakan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga;\r\n- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);\r\n3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah\r\nTingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun\r\n1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 2757);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok\r\nKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974\r\nNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43\r\nTahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974\r\ntentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3890);\r\n5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 3472) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4383);\r\n10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);\r\n13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\r\n14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan\r\nIbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1986 Nomor 70);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas\r\nWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten DaerahTingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan\r\nRakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia\r\nTahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3505);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan\r\nSistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4490);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4503);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4575);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4578);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan\r\nBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4609);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4614);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara\r\nPelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4761);\r\n27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,\r\nPengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang\r\nPerusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah\r\n(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);\r\n29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang\r\nPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan\r\ndi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah\r\nTahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah\r\nPropinsi Jawa Tengah Nomor 17);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2001 tentang\r\nPerusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun\r\n2001 Nomor 7);\r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang\r\nPengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan\r\nTahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPekalongan Nomor 5);\r\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang\r\nPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);\r\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor\r\n8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);\r\n34. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPekalongan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Nomor 12);\r\n \n Materi Pokok dalam Perda ini adalah: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Penyertaan Modal, Bentuk Penyertaan Modal Daerah, Sumber Penyertaan Modal, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengendalian, Hasil Usaha, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2009. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 10 Tahun 1994 tentang\r\nPenyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Tahun 1994 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1994 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga di Kabupaten Pekalongan. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Bentuk penyertaan modal dapat berupa pendirian perseroan, pembelian saham, kontrak (manajemen, produksi, bagi keuntungan, bagi hasil usaha, bagi tempat usaha), atau penempatan modal pada BUMD. Modal dapat berupa uang atau barang milik daerah yang dinilai dengan uang. Sumber dana penyertaan modal berasal dari APBN, APBD Provinsi, atau APBD Kabupaten.

Pihak Ketiga wajib melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai SAK dan peraturan perundang-undangan. Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian, serta dapat membentuk Tim Pembina dan Pengendali. Bupati dapat menunjuk pejabat sebagai Dewan Komisaris pada PT, Dewan Pengawas pada BUMD, atau wakil dalam pelaksanaan kontrak. Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

","transitional_provisions","1. Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF PEKALONGAN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN THIRD PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEKALONGAN,

Considering:

that in order to realize the welfare of the people and increase
the growth and development of the Regional economy, it is necessary
efforts and endeavors to increase and foster
sources of Regional income, including by holding
Regional capital participation in Third Parties;
that based on the considerations as referred to in letter
a, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Regional Capital
Participation in Third Parties;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regions-
Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 Number 10,
Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b935c48e-ec17-47be-8f56-7ad012aefed3","actionData","errors"]