[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9269af2-131e-4dff-aced-c4352ca56729","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2024","number","39","year","2024","published_date","2024-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan Berusaha - penyelenggaraan
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 39, BD.2024 (39) : 21 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan \r\nPasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 \r\nTahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di \r\nDaerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang \r\nPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun \r\n2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2023; \n Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dengan pemenuhan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pendelegasian wewenang, kewajiban, pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan pengaduan masyarakat, kewajiban dan larangan bagi pengelola, perlindungan pengaduan, penilaian kinerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024. \n a. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 13), \r\nb. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 5); dan c. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 76), dicabut\r\n \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.\n2. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.\n3. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan serta tata kelola pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.\n\nDalam aspek pendelegasian wewenang, Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha (baik berbasis risiko maupun non-KBLI), perizinan non-berusaha, dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seluruh proses perizinan berusaha di daerah wajib dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepala Dinas berkewajiban menjamin kelancaran pelayanan, menyusun standar operasional prosedur, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota.\n\nSelain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik. Masyarakat dan pelaku usaha diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal, baik daring maupun luring, yang dikelola oleh DPMPTSP. Pengaduan tersebut mencakup pelaksanaan perizinan, kegiatan usaha yang tidak sesuai standar, hingga penyalahgunaan sistem OSS. DPMPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut paling lambat 14 hari kerja. Peraturan ini juga menetapkan standar pelayanan bagi pengelola pengaduan, perlindungan bagi pelapor, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98,101],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERWALI Kota Banjar No. 5 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258595/perwali-kota-banjar-no-5-tahun-2023","ddf4f169-387e-43ba-bcee-d2a42243873f",{"_93":99,"_95":100},"Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar","",{"_93":102,"_95":100},"Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_93":114,"_95":115,"_36":116},"Perwali Kota Banjar No. 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348931/perwali-kota-banjar-no-11-tahun-2026","6d820de3-a13d-41cd-a4e0-2eb88b3228fa","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BANJAR
PROVINCE OF WEST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF BANJAR
NUMBER 39 OF 2024
ON
IMPLEMENTING GUIDELINES FOR REGIONAL REGULATION NUMBER 20 OF 2023
ON THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING IN THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering :

that to implement the provisions of Article 4 paragraph (3) and Article 11 paragraph (5) of Regional Regulation of Banjar City Number 20 of 2023 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Region, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9269af2-131e-4dff-aced-c4352ca56729","actionData","errors"]