[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b91b3cd3-e76e-45ae-b867-0ebf2a69e182","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2016/ NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung ekonomi dan pembangunan daerah. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan di Kota Kendari menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangannya. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat \n UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2011; Permenhub No. 60 Tahun 2012; Permenhub No. PM 13 Tahun 2014; Kepmenhub No. KM 60 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 62 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 63 Tahun 1993; Kepmenhub No. 65 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993; Kepmenhub No. Km 67 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM Tahun 71 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 72 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 3 Tahun 1994; Kepmenhub No. KM 36 Tahun 1994; Kepmenhub No. KM 31 Tahun 1995; Kepmenhub No. KM 39 Tahun 2003; Perda Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001; Perda Kota Kendari No. 2 Tahun 2008 \n Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai sasaran dan arah kebijakan system lalu lintas dan angkutan jalan; jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; kendaraan; pengemudi; lalu lintas; angkutan; keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; forum lalu lintas dan angkutan jalan; peran serta masyarakat; dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan; pengendalian; system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; ketentuan penyidikan; sanksi administrative; serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016. \n 82 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman, dan nyaman dengan biaya terjangkau. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kebutuhan untuk mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Kendari agar lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota (RIJLLAJK).
Ruang Lalu Lintas: Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas, pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan, serta pengaturan penggunaan dan perlengkapan jalan.
Terminal: Pembangunan dan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan barang.
Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket: Pengaturan mengenai penyediaan pool kendaraan oleh pengusaha angkutan umum serta penyelenggaraan agen penjualan tiket.
Parkir: Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan penyelenggaraan perparkiran.
Kendaraan: Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, serta perlengkapan kendaraan bermotor.
Pengemudi: Persyaratan pengemudi, termasuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kewajiban pengemudi angkutan penumpang umum.
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan.
Analisis Dampak Lalu Lintas: Kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas untuk setiap rencana pembangunan pusat kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas.
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas: Pembatasan lalu lintas kendaraan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang lalu lintas.
Angkutan: Pengaturan mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor, standar pelayanan minimal angkutan orang, serta perizinan angkutan orang.
Keselamatan Lalu Lintas: Upaya membangun budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Forum Lalu Lintas: Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan.
Peran Serta Masyarakat: Hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Dampak Lingkungan: Persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.\n2. Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan Jasa Angkutan Umum harus menyesuaikan menjadi Perusahaan Angkutan Umum secara bertahap, sesuai Pasal 95 ayat (3).\n4. Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 44, Pasal 55, Pasal 76, Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 90 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 4 OF 2016
ON
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that road traffic and transport as part of the regional transportation system must have its potential and role developed to realize comfort, security, safety, orderliness and road traffic and transport flow in order to support the regional economy and development;
that the increasingly rapid population growth and development progress in Kendari City demands the management of road traffic and transport that is in accordance with its development;
that the management of Road Traffic and Transport requires clearer, firmer and legally binding regulations;
that based on the considerations as intended in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Road Traffic and Transport;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b91b3cd3-e76e-45ae-b867-0ebf2a69e182","actionData","errors"]