[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b916561d-5b0d-4e1a-b4f8-6bcc60afb384","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, wajokab.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung kemandirian daerah dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; sebuah. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang salah satunya mengatur tentang retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali; \r\n\r\nb. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, diperlukan pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam bentuk peraturan daerah; \r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; \n 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \r\n3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); \n BAB I: KETENTUAN UMUM \r\nBAB II: FUNGSI KLASIFIKASI BG\r\nBAB III: NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG\r\nBAB IV: GOLONGAN RETRIBUSI \r\nBAB V: CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA \r\nBAB VI: PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI \r\nBAB VII: STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI \r\nBAB VIII: WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB IX: TATA CARA PEMUNGUTAN \r\nBAB X: PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN\r\nBAB XI: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN \r\nBAB XII: PENAGIHAN RETRIBUSI PBG\r\nBAB XIII: KEBERATAN \r\nBAB XIV: PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI PBG\r\nBAB XV: KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI PBG\r\nBAB XVI: PEMERIKSAAN\r\nBAB XVII: INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XVIII: SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XIX: KETENTUAN PENYIDIKAN \r\nBAB XX: KETENTUAN PIDANA \r\nBAB XXI: KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB XXII: KETENTUAN PENUTUP \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022. \n - \n - \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut ketentuan mengenai retribusi izin mendirikan bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung kemandirian daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung (BG) berdasarkan fungsi (hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, khusus) dan klasifikasi (tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan klas bangunan).
Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), meliputi kegiatan layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi BG, penerbitan SLF, penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), dan pencetakan plakat SLF.
Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk BG dan prasarana BG.
Tata cara pemungutan retribusi dilakukan pada saat Subjek Retribusi mengajukan permohonan PBG. Retribusi harus dibayar sekaligus secara nontunai.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat diajukan oleh Wajib Retribusi.
Penagihan retribusi dilakukan terhadap penundaan dan/atau angsuran pembayaran retribusi.
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok retribusi PBG.
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG yang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Sanksi administratif dikenakan kepada Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG.
Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dibidang retribusi dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Wajib Retribusi yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan atau pidana denda.

","transitional_provisions","1. BG yang didirikan, diubah, dan/atau diperbaiki berdasarkan ketentuan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipandang telah memperoleh PBG.\n2. Pemilik BG yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan/mengubah/memperbaiki BG tanpa izin, harus mengajukan permohonan PBG berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. BG yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendirian, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap pada kegiatan, pembekuan PBG/SLF/persetujuan pembongkaran, pencabutan PBG/SLF/persetujuan pembongkaran, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan BG.\n3. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
BHINNEKA TUNGGAL IKAR
REGENT OF WAJO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
LOCAL FEE FOR BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering:

that regional retribution as one source of local original income is used to finance the implementation of regional government in order to support regional independence and create prosperity and welfare of the community;
that the Regional Regulation of Wajo Regency Number 10 of 2017 concerning Certain Licensing Retribution, one of which regulates the retribution for building permit, is no longer in accordance with the development of laws and regulations, so it needs to be reviewed;
that in order to fulfill the provisions of Article 88 paragraph (4) letter a of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b916561d-5b0d-4e1a-b4f8-6bcc60afb384","actionData","errors"]