[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b90fc55a-7001-402c-aef9-1630c645b509","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji","short_title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","577693f7-1c4b-42f9-8af4-92ae07fc6d8d","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji","short_name","Peraturan BPKH","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Badan Pengelola Keuangan Haji","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

investasi--keuangan-haji
2025
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 1, BN 2025 (2) : 15 hlm
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji TENTANG Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji \n UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018 dan Perpres No. 110 Tahun 2017 \n Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk:\r\na. meningkatkan Nilai Manfaat dari pengelolaan Dana Haji; dan/atau\r\nb. meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.\r\nBentuk investasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi:\r\na. investasi surat berharga;\r\nb. investasi emas;\r\nc. investasi langsung; dan\r\nd. investasi lainnya.\r\nInvestasi dapat dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Investasi jangka menengah merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan Investasi jangka panjang merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.\r\nNilai Manfaat investasi diakui, diukur, disajikan, dan dibukukan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan BPKH.\r\nInvestasi surat berharga dilakukan terhadap jenis surat berharga yang meliputi: surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.\r\nBPKH dapat melakukan investasi emas dalam bentuk: emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri; dan rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.\r\nInvestasi langsung dilakukan dengan cara: memiliki usaha sendiri; penyertaan modal; kerjasama investasi dan investasi langsung. \r\nAnggota Badan Pelaksana yang membawahkan fungsi investasi mengajukan usulan Divestasi kepada Badan Pelaksana. Divestasi dilakukan dengan cara yang dinilai paling menguntungkan sesuai dengan jenis dan karakteristik investasi tersebut. Biaya pelaksanaan Divestasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.\r\nPerencanaan investasi dilakukan melalui penyusunan rencana investasi tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Badan Pelaksana wajib melaksanakan investasi Keuangan Haji dengan mengacu pada rencana investasi tahunan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.\r\nEvaluasi atas investasi Keuangan Haji dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan/realisasi investasi terhadap rencana investasi tahunan pada tahun berjalan. Untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko bisnis, Badan Pelaksana dapat mengalokasikan dana untuk tujuan cadangan kerugian penurunan nilai Investasi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2025. \n Mencabut sebagian\r\nPada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya sebagaimana diatur dalam:\r\na. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1216);\r\nb. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Surat Berharga dan Emas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1714); dan\r\nc Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 542),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1216);\n2. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Surat Berharga dan Emas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1714);\n3. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 542).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mengatur tentang tata cara dan bentuk investasi keuangan haji. Tujuan investasi keuangan haji adalah untuk meningkatkan Nilai Manfaat dari pengelolaan Dana Haji dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Bentuk investasi yang diatur meliputi investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, Nilai Manfaat, dan likuiditas. Jangka waktu investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek (paling lama 1 tahun), jangka menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Investasi surat berharga meliputi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan/atau efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi emas dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat dan/atau rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerja sama investasi, dan investasi langsung lainnya. Investasi lainnya dapat dilakukan dalam bentuk produk investasi yang diterbitkan oleh bank syariah, efek syariah yang diterbitkan oleh institusi luar negeri, pembiayaan syariah, sewa tanah/bangunan/aset/barang, dan investasi dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Peraturan ini juga mengatur mengenai divestasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan investasi, serta cadangan kerugian.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, investasi yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan BPKH Nomor 10 Tahun 2020, dan Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2021, tetap berlaku sampai dengan investasi berakhir.\n2. Usulan investasi yang sedang dalam proses persetujuan berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan BPKH Nomor 10 Tahun 2020, dan Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY
NUMBER 1 OF 2025
REGARDING
PROCEDURES AND FORMS OF HAJJ FINANCIAL INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD, THE ALMIGHTY

HEAD OF THE IMPLEMENTING AGENCY OF THE HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 32 of Government Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning the Management of Hajj Finance, it is necessary to stipulate a Regulation of the Hajj Financial Management Agency concerning Procedures and Forms of Hajj Financial Investment; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 34 of 2014 concerning Management of Hajj Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 296, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5605); \n Government Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementatio

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b90fc55a-7001-402c-aef9-1630c645b509","actionData","errors"]