[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8efbc82-20f4-46cb-8b9d-b93b35ab6dcb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-03-10","effective_date","2004-03-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 25
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah diatur kembali ketentuan tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 dengan menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 11 Th. 1967; UU No. 11 Th. 1974; UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 25 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; PP No. 65 Th. 2001; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 4 Th. 2002 \n PERDA ini mengatur mengenai nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan pajak, tarif dan cara penghitungan pajak; serta masa pajak dan saat terutang pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2004. \n 13 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 1 huruf d I, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj ak, al, am, an, ao, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal25, Pasal26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal31, Pasal32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengendalikan lingkungan, dan mempertahankan ekosistem.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- **Objek pajak**: Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan, dengan pengecualian tertentu seperti untuk kepentingan pemerintah, pengairan pertanian rakyat, keperluan dasar rumah tangga, tempat peribadatan, pemadaman kebakaran, dan tambak rakyat.\n- **Subjek pajak**: Orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.\n- **Dasar pengenaan pajak**: Nilai Perolehan Air (NPA) yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan, volume, kualitas, luas areal, musim, dan tingkat kerusakan lingkungan. NPA untuk BUMN/BUMD yang memberikan pelayanan publik dan pertambangan migas ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.\n- **Tarif pajak**: 20% untuk air bawah tanah dan 10% untuk air permukaan.\n- **Masa pajak**: 1 bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Gubernur.\n- **Saat terutang pajak**: Saat pengambilan atau pemanfaatan air.","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.\n2. Selama peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. DKI Jakarta No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308040/perda-prov-dki-jakarta-no-17-tahun-2010","b224ab0e-f7d1-4e23-a026-4bd11c8c7f65","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 1 OF 2004
CONCERNING
TAX ON EXTRACTION AND UTILIZATION OF
GROUNDWATER AND SURFACE WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 10 of 1998 has stipulated regulations regarding the implementation and Tax on the Utilization of Groundwater and Surface Water in the Province of the Special Capital Region of Jakarta;
that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, which was then followed up by Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, the provisions regarding the Tax on Extraction and Utilization of Groundwater and Surface Water have been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8efbc82-20f4-46cb-8b9d-b93b35ab6dcb","actionData","errors"]