[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8ee1069-56f3-436c-9651-51fc9b0569c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan","place_of_enactment","Bolaang Uki","theme","PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.KAB.BOLSEL2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kebijakan ini mengatur penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana: Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, pengelolaan data kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas) melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.

Hak dan Kewajiban Penduduk: Setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran, dan ganti rugi akibat kesalahan dalam pendaftaran. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Pendaftaran Penduduk: Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Dinas menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk jika terjadi perubahan alamat. Pendaftaran pindah datang penduduk diatur baik untuk WNI maupun WNA, termasuk yang bertransmigrasi atau pindah antar negara. Dinas juga wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan seperti korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.

Pencatatan Sipil: Setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu tertentu memerlukan persetujuan Kepala Dinas atau penetapan pengadilan negeri. Pencatatan lahir mati juga diatur. Perkawinan wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Perceraian wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan. Kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak juga diatur. Selain itu, pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan juga diatur.

Data dan Dokumen Kependudukan: Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat. Dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. KK diterbitkan oleh Dinas kepada WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap. Setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin wajib memiliki KTP. Akta pencatatan sipil berlaku selamanya. Dinas wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dalam batas waktu yang ditentukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): Pengelolaan SIAK bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, serta mewujudkan pertukaran data secara sistemik. SIAK terdiri dari database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi database, pengelola database, pemeliharaan database, pengamanan database, pengawasan database, dan data cadangan.

Data Pribadi Penduduk: Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk. Data pribadi yang ada pada database Dinas disimpan dalam database pada data center. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi nomor KK, NIK, tanggal lahir, keterangan tentang kecacatan, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus: Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia. Data petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus.

","transitional_provisions","sanctions","1. Keterlambatan pelaporan Pindah Datang Penduduk WNI dikenai denda Rp.50.000.\n2. Keterlambatan pelaporan Kelahiran dikenai denda Rp.25.000.\n3. Keterlambatan pelaporan Perkawinan dikenai denda Rp.250.000.\n4. Keterlambatan pelaporan Perceraian dikenai denda Rp.500.000.\n5. Keterlambatan pelaporan Pengangkatan Anak dikenai denda Rp.500.000.\n6. Keterlambatan pelaporan Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dikenai denda Rp.500.000.\n7. Keterlambatan pelaporan Perubahan Susunan KK dikenai denda Rp.50.000.\n8. Keterlambatan perpanjangan KTP dikenai denda Rp.50.000.\n9. WNI yang bepergian tidak membawa KTP dikenai denda Rp.50.000.\n10. Orang Asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Rp 1.000.000.\n11. Pejabat Dinas yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenakan denda Rp. 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOLAANG MONGONDOW SELATAN

REGIONAL REGULATION OF BOLAANG MONGONDOW SELΑΝ REGENCY

NUMBER 3 YEAR 2012

CONCERNING

IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOLAANG MONGONDOW SELATAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, it is necessary to structure the implementation of population registration, civil registration and management of population administration information systems in order to realize orderly population administration in Bolaang Mongondow Selatan Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Population Administration;

In view of:

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8ee1069-56f3-436c-9651-51fc9b0569c9","actionData","errors"]