Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Pengelolaan, dan Pelayanan Kepariwisataan bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata, menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, penetapan destinasi dan daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata, pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan, promosi destinasi dan produk pariwisata, pengembangan daya tarik wisata baru, pelatihan dan penelitian kepariwisataan, pemeliharaan daya tarik wisata, bimbingan masyarakat sadar wisata, dan alokasi anggaran kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Industri pariwisata mencakup pembangunan struktur industri, daya saing produk, kemitraan usaha, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Destinasi pariwisata meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, prasarana dan fasilitas umum, serta fasilitas pariwisata. Pemasaran dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Kelembagaan kepariwisataan meliputi pengembangan organisasi pemerintah daerah, swasta, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional.

Usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, solus per aqua (SPA), dan jenis usaha pariwisata lainnya. Setiap usaha pariwisata wajib mendaftarkan kegiatan usahanya dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

1. Izin pengusahaan pariwisata yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

1. Penyelenggara usaha pariwisata yang tidak memiliki TDUP dan pemilik TDUP yang menyelenggarakan usaha pariwisata di luar ketentuan yang tercantum dalam TDUP dapat diberikan teguran tertulis. 2. TDUP dapat dibatalkan jika persyaratan pendaftaran mengandung cacat hukum, usaha tidak diselenggarakan secara terus menerus selama 1 tahun atau lebih, atau usaha dibubarkan.