[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8ce380a-74bf-4ab5-8153-df2e8b9180db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Wadah-Koordinasi-Sumber Daya Air-Provinsi-Kabupaten/Kota-Wilayah Sungai
2008
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 4, JDIH PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \n (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;\r\n(2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n(3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan;\r\n(4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; \r\n(5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;\r\n(6). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja KeMenterian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;\r\n(7). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; \r\n(8). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; \r\n(9). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; \r\n(10). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; \r\n\r\n \n Pedoman pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota, dan TKPSDA WS. \r\nRuang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: \r\na. pembentukan; \r\nb. kedudukan, tugas dan fungsi;\r\nc. susunan organisasi dan tata kerja;\r\nd. kriteria dan mekanisme pemilihan anggota; \r\ne. hubungan kerja antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air; dan\r\nf. pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2008. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota, dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS). Kebijakan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kriteria dan mekanisme pemilihan anggota, hubungan kerja antar wadah koordinasi, serta pembiayaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

\r\n

Peraturan ini mengatur pembentukan dewan sumber daya air di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, dibentuk juga TKPSDA WS lintas provinsi, strategis nasional, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Menteri atau gubernur/bupati/walikota, juga sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.

\r\n

Dewan sumber daya air provinsi dan kabupaten/kota mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air. TKPSDA WS memiliki tugas membantu dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui pembahasan rancangan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, program dan rencana kegiatan, usulan rencana alokasi air, pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, serta pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan kelembagaan. Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui konsultasi, integrasi, penyelarasan kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan.

","transitional_provisions","1. Sebelum TKPSDA WS lintas provinsi, TKPSDA WS strategis nasional, TKPSDA WS lintas kabupaten/kota dibentuk sesuai dengan peraturan Menteri ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai diselenggarakan oleh PPTPA wilayah sungai.\r\n2. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPTPA atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan program dan rancangan kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.\r\n3. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan wilayah sungai yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri ini harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden tersebut ditetapkan.\r\n4. Tim Pemilihan anggota dewan sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur-unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi.\r\n5. Tim Pemilihan anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur-unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi lingkungan hidup, membidangi pertanian dan membidangi perencanaan daerah kabupaten/kota.\r\n6. Dalam hal sekretariat TKPSDA WS belum terbentuk, penyelenggaraan pemilihan calon anggota TKPSDA WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) dilakukan oleh Tim Pemilihan Anggota TKPSDA WS.\r\n7. Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:\r\n - Menteri untuk TKPSDA WS lintas provinsi dan TKPSDA WS strategis nasional;\r\n - gubernur untuk TKPSDA WS lintas kabupaten/kota; dan\r\n - bupati/walikota untuk TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota.\r\n8. Tim pemilihan TKPSDA WS lintas provinsi, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi terkait.\r\n9. Tim pemilihan TKPSDA WS strategis nasional dan TKPSDA WS lintas kabupaten/kota, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah provinsi yang bersangkutan.\r\n10. Tim pemilihan TKPSDA WS dalam satu kabupaten/kota, paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur instansi yang membidangi sumber daya air, membidangi kehutanan, membidangi pertanian, membidangi lingkungan hidup, dan membidangi perencanaan daerah kabupaten/kota bersangkutan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER 04/PRT/M/2008
ON
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF WATER RESOURCES MANAGEMENT COORDINATION FORUM
AT THE PROVINCIAL, REGENCY/CITY, AND RIVER BASIN LEVELS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF PUBLIC WORKS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 87 paragraph (5) of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works concerning Guidelines for the Establishment of Water Resources Management Coordination Forum at the Provincial, Regency/City and River Basin Levels; \n \n
In view of:	\n \n Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2004 concerning Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 32, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4377); \n Law of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8ce380a-74bf-4ab5-8153-df2e8b9180db","actionData","errors"]