[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8c4db1e-f1a6-42ac-93e2-78ec18a4277b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengarusutamaan gender
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki \n Dasar hukum Peraturan Daerah Walikota Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No.21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2019. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengarusutamaan gender termasuk didalamnya mengatur tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, koordinasi dan kerjasama, partisipasi masyarakat dan pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);\n\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan. Latar belakangnya adalah perlunya landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan PUG yang terpadu dan terkoordinasi oleh seluruh Perangkat Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasi, memantau, dan memfasilitasi pelaksanaan PUG. Pemerintah Daerah juga berwenang memberikan bantuan teknis, memfasilitasi analisis gender, perencanaan anggaran responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi terkait PUG.

Peraturan ini mengatur perencanaan dan pelaksanaan PUG, termasuk kewajiban menyusun kebijakan dan program pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Analisis gender menjadi dasar penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yang terintegrasi dengan RKA Perangkat Daerah. Dibentuk Kelompok Kerja PUG yang bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan menyusun program kerja PUG. Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Focal Point PUG yang bertugas mempromosikan PUG di unit kerja masing-masing.

Peraturan ini juga mengatur pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG, serta koordinasi dan kerjasama antar Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, swasta, dan lembaga kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PUG juga diatur, serta pembinaan yang dilakukan oleh Wali Kota terhadap pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

Considering:

that gender equality and justice are part of the protection and fulfillment of equal human rights between men and women;
that in order to realize gender equality and justice in the Region, a Gender Mainstreaming strategy is needed which is implemented in an integrated and coordinated manner in all Regional Apparatus;
that to provide direction, foundation and legal certainty for Gender Mainstreaming by Regional Apparatus, it is necessary to regulate Gender Mainstreaming in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Gender Mainstreaming;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8c4db1e-f1a6-42ac-93e2-78ec18a4277b","actionData","errors"]