[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8b9e5cc-b3f7-4607-a12b-ee68370b318b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA\r\nDIKABUPATEN PESAWARAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA\r\nDIKABUPATEN PESAWARAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-BENCANA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA\r\nDIKABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa\r\ndikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan\r\ndiri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta\r\nbenda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak\r\natas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau \r\ntidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak\r\nhidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan\r\nmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta \r\nberhak memperoleh pelayanan kesehatan;\r\nb. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan \r\nmengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan\r\ntatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan\r\npenanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan\r\nmenyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang\r\nada di Kabupaten Pesawaran, sehingga perlu pengaturan\r\npenyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa\r\nprabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang\r\nmengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\ndi Kabupaten Pesawaran. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara\r\nPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981\r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3209); \r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan\r\nDan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3469);\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang \r\nCacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3670); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3670); \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 74,Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851); \r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437); \r\n6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim\r\nPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4301); \r\n7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4723); \r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4725); \r\n9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan\r\nInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4846); \r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4749); \r\n11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran\r\nNegara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5059); \r\n12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4967);\r\n13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5063); \r\n14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5234); \r\n15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang\r\nOrganisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5430); \r\n16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimaa telah diubah dengan \r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\ntahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23\r\ntahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata\r\nCara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam\r\nPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3866); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4754); \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nTahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi\r\nPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4817); \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4828); \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4829); \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran\r\nSerta Lembaga Intrnasional dan Lembaga Asing Non-\r\nPemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4830); \r\n23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan\r\nNasional Penanggulangan Bencana; \r\n24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-\r\n2014; \r\n25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003\r\ntentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan \r\nPengungsi di Daerah;\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\ntentang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun\r\n2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 310); \r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; \r\n\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007\r\ntentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Psarana dalam Penanggulangan Bencana;\r\n29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan\r\nNomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,\r\nNomor PMK 95/PMK 07 /2010 tentang Penyelarasan\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)\r\ndengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional\r\n(RPJMN) 2010-2014; \r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan di Kabupaten\r\nPesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran\r\nTahun 2008 Nomor 1); \r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja\r\nLembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada\r\nKabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50); \r\n \n Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Asas, Prinsip dan Tujuan\r\n3. Tanggung Jawab dan Wewenang\r\n4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n5. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana\r\n6. Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi \r\nKemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa,\r\nLembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah \r\nDalam Penanggulangan Bencana\r\n7. Hak dan Kewajiban Masyarakat\r\n8. Pendanaan,Penggunaandanapenanggulanganbencana\r\nDan Pengelolaan Bantuan\r\n9. Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban\r\n10. Penyelesaian Sengketa dan Gugatan\r\n11. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2015. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh di Kabupaten Pesawaran. Latar belakangnya adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk penjaminan hak masyarakat terdampak, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana, dan pemulihan kondisi pasca bencana.
Pembentukan BPBD sebagai koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pengaturan tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pra-bencana (perencanaan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), tanggap darurat (pengkajian, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana vital), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Pembentukan forum pengurangan risiko bencana yang melibatkan unsur pemerintah, pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Peran serta lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan perlindungan, pendidikan, informasi, serta kewajiban menjaga lingkungan dan memberikan informasi yang benar.
Pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah, serta penggunaannya untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan berkelanjutan, mengurangi kerentanan masyarakat, membangun partisipasi publik dan swasta, serta mendorong semangat gotong royong dan kesetiakawanan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PESAWARAN REGENCY
PESAWARAN
NUMBER 2 OF 2015
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN PESAWARAN REGENCY

REGENT OF PESAWARAN
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2015
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN PESAWARAN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8b9e5cc-b3f7-4607-a12b-ee68370b318b","actionData","errors"]