For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu alam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden

Also known as: Peraturan MK 6/2018 · Peraturan MK No. 6 Tahun 2018 · Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:4 Oktober 2018Publication Date:4 Oktober 2018
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDProses Peradilan & Hukum AcaraPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Mahkamah Konstitusi
ThemePedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu alam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
LocationMahkamah Konstitusi
Effective Date04 Oktober 2018
Publication Date04 Oktober 2018
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilu dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan ini mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU, serta menetapkan sistematika penyusunan dokumen-dokumen terkait. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk kewajiban untuk menyertakan identitas lengkap dan informasi kontak dalam dokumen yang disusun.

(-)

(-)