[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8adda3a-104a-49f5-b80c-3618384f7e22","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2017-08-10","effective_date","2017-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Sosial NO. 15, BN.2017/NO.1126, jdih.kemsos.go.id : 32 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan fakir miskin dan mempercepat penanganan fakir miskin. Sumbangan masyarakat diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan.

Peraturan ini mengatur tata cara pengumpulan sumbangan masyarakat secara langsung dan tidak langsung, baik dari dalam maupun luar negeri. Sumbangan dapat berupa uang, barang, atau surat berharga. Pengumpulan sumbangan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial seperti pertunjukan, bazar, lelang, penjualan kartu undangan, penjualan perangko amal, pengedaran daftar derma, penempatan kotak sumbangan, penjualan barang/jasa dengan harga lebih, permintaan tertulis/lisan, layanan pesan singkat donasi, pembulatan sisa pembelanjaan, layanan rekening bank, dan layanan online.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang dan barang, termasuk pengelolaan rekening, pencatatan, dan pelaporan. Penggunaan sumbangan masyarakat diprioritaskan untuk penanganan fakir miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN/APBD, dan digunakan untuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kesempatan kerja, bantuan hukum, dan pelayanan sosial.

","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian pemberian sumbangan masyarakat, tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya, dan/atau pencabutan izin operasional.\n3. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2017
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF COLLECTION AND USE
OF PUBLIC DONATIONS FOR POVERTY ALLEVIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Whereas :

that to implement the provisions of Article 19, Article 26,
Article 30 paragraph (2), Article 35, and Article 39 paragraph (2) of Government
Regulation Number 16 of 2015 on Procedures for
Collecting and Using Public Donations
for Poverty Alleviation, it is necessary to stipulate a
Regulation of the Minister of Social Affairs on Guidelines for the Implementation of
Collecting and Using Public Donations
for Poverty Alleviation;

Bearing in Mind :

Law Number 9 of 1961 on
Collecting Money or Goods (State Gazette of the
Republic of Indonesia Number 214 of 1961,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 4967);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8adda3a-104a-49f5-b80c-3618384f7e22","actionData","errors"]