[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8aa0ce4-4aa1-4ae8-a24b-0627ecadce75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tebo","place_of_enactment","Muara Tebo","theme","TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA - PEMILIHAN - PENCALONAN - PENGANGKATAN - PELANTIKAN - PEMBERHENTIAN - KEPALA DESA - PENGANGKATAN - PEJABAT - KEPALA DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun2008; PP Nomor 72 Tahun2005 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa; Meliputi Persiapan Pemilihan; Penyelenggaraan Pemilihan; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; Ketentuan Sanksi; Biaya Pemilihan; Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan Pejabat Kepala Desa; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 31 hlmn; 1 pnjlsan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 33).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, serta pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Tebo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas oleh BPD untuk mengelola dan mengawasi proses pemilihan.
Persyaratan bagi pemilih dan calon Kepala Desa, termasuk usia, pendidikan, domisili, dan tidak pernah dihukum pidana.
Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon, termasuk ujian tertulis jika jumlah bakal calon melebihi lima orang.
Pelaksanaan kampanye dengan batasan dan larangan tertentu, serta sanksi bagi pelanggaran.
Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara, termasuk persyaratan sahnya suara.
Penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, serta mekanisme jika terdapat suara yang sama.
Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam proses pemilihan.
Ketentuan mengenai biaya pemilihan yang dibebankan kepada APB Desa dan sumber lain yang sah.
Ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Desa, baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, seperti Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, calon Kepala Desa, dan pemilih.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Calon yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut dilarang mengundurkan diri. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).\n2. Dalam hal bakal calon atau calon memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia pemilihan berhak menyatakan bakal calon atau calon tersebut gugur.\n3. Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, maka kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TEBO REGENCY GOVERNMENT
TEBO REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 12 OF 2012
on
PROCEDURES FOR ELECTION, NOMINATION, APPOINTMENT, INAUGURATION, DISMISSAL OF VILLAGE HEADS AND APPOINTMENT OF ACTING VILLAGE HEADS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 17 paragraph (7) and Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for Election, Nomination, Appointment, Inauguration, Dismissal of Village Heads and Appointment of Acting Village Heads; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA. \n Law Number 54 of 1999 on the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8aa0ce4-4aa1-4ae8-a24b-0627ecadce75","actionData","errors"]