[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8a0b689-65cc-4db7-9d95-697a7c06579e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan hiv/aids
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan, perawatan, dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya;\r\nb. bahwa Provinsi Bengkulu memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori concentrated epidemic level dan dapat meluas menjadi generalize epidemic level bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, karena penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan dapat dilaksanakan oleh multi sektor;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka\r\nPenanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Strategi Nasional yang\r\ndijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2. UU No. 9 Tahun 1967\r\n3. UU No. 39 Tahun 1999\r\n4. UU No. 35 Tahun 2009\r\n5. UU No. 36 Tahun 2009\r\n6. UU No. 44 Tahun 2009\r\n7. UU No. 23 Tahun 2014\r\n8. PP No. 58 Tahun 2005\r\n9. Perpres No. 75 Tahun 2006\r\n10. Permendagri No. 20 Tahun 2007\r\n11. Permenkes No. 21 Tahun 2013 \n Langkah-langkah upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:\r\na. promosi;\r\nb. pencegahan dan pemeriksaan diagnosis HIV;\r\nc. pengobatan;dan\r\nd. perawatan dan dukungan.\r\n\r\nPerawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:\r\na. pendekatan klinis;\r\nb. pendekatan agama; dan\r\nc. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.\r\n\r\nDalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Provinsi Bengkulu dibentuk dengan latar belakang perlunya penanggulangan HIV dan AIDS yang terpadu karena tingkat endemisitas yang mengkhawatirkan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit ini.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengurangan dampak negatif epidemi, penguatan kemitraan, peningkatan koordinasi, pengembangan program komprehensif, intervensi struktural, peningkatan pembiayaan, peningkatan ketersediaan pengobatan, dan penerapan perencanaan berbasis data. Langkah-langkah penanggulangan meliputi promosi kesehatan, pencegahan dan pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam peraturan ini, termasuk kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA, larangan mendonorkan darah atau organ tubuh jika terinfeksi HIV, kewajiban pengelola tempat hiburan untuk melaporkan data karyawan dan bersedia dilakukan pemeriksaan diagnosis HIV secara berkala, serta larangan bagi perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan karyawan terinfeksi HIV dan AIDS. Penyelenggara satuan pendidikan juga dilarang menolak atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS.

","transitional_provisions","a. Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Bengkulu yang telah terbentuk masih diakui keberadaanya sampai dengan habis masa jabatannya;dan\nb. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS).\ndinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelanggar Pasal 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 30 ayat (2).\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha/operasional, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.\n3. Pelanggar Pasal 20, 21, 22 dan 23 dikenakan sanksi penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha.\n4. Pelanggaran Pasal 13, 14, 15, 16, 24, 25, 30 ayat (2), 36 dan/atau 37 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BENGKULU GOVERNOR
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF BENGKULU
NUMBER 5 OF 2017
ON
MITIGATION OF HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS/
ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME IN THE PROVINCE OF BENGKULU

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BENGKULU GOVERNOR,

Considering / Whereas:

that HIV and AIDS prevention and mitigation policies need to be implemented in an integrated manner through efforts to improve healthy living behaviors, prevent transmission, treatment, care, and support for the empowerment of people with HIV and AIDS and their families;
that The Province of North Sumatera has a level of HIV and AIDS endemicity in the concentrated epidemic level category and can expand into a generalize epidemic level if integrated, coordinated and sustainable mitigation efforts are not carried out, because mitigating the HIV and AIDS epidemic is not solely the responsibility of and only carried out by the health sector but is the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8a0b689-65cc-4db7-9d95-697a7c06579e","actionData","errors"]