[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b89e6510-7970-4028-b141-05394867da76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","2018-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata cara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan rakyat
2017
Qanun NO. 13, BD.2017/No.13
Qanun TENTANG Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan/ atau Instansi Vertikal dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Ekonomi, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Berdasarkan Pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. \n Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No.24 Tahun 1956; UU No.44 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Provinsi NAD No.11 Tahun 2002; Qanun Provinsi NAD No.9 Tahun 2003; Qanun Aceh No.2 Tahun 2009; Qanun Aceh No.8 Tahun 2014; Qanun Aceh No.7 Tahun 2015. \n Ketentuan Umum, Kewenangan, Sasaran Pemberian Pertimbangan, Bentuk Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pemberian Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintahan Aceh dan Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Sosialisasi Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pengawasan Pelaksanaan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketentuan Lain-Lain, Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Aceh ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 mengatur tata cara pemberian pertimbangan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap kebijakan pemerintah daerah dan instansi vertikal di Aceh.

Latar Belakang dan Tujuan:

Qanun ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengamanatkan pengaturan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal, serta menyampaikan fatwa, taushiyah, dan/atau saran terhadap kebijakan tersebut.

Ketentuan Substansial:

Qanun ini mengatur kewenangan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota dalam memberikan pertimbangan dan peringatan kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal. Pertimbangan diberikan dalam bidang agama, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Bentuk pertimbangan dapat berupa fatwa, taushiyah, atau saran. Setiap kebijakan pemerintahan yang berkenaan dengan Syari'at Islam harus mendapatkan pertimbangan MPU sebelum disetujui atau disahkan. Qanun ini juga mengatur sifat pemberian pertimbangan, pemberian fatwa, serta pemberian taushiyah dan saran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
PROCEDURES FOR PROVIDING CONSIDERATION
OF THE MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE GOVERNOR OF ACEH,

Considering:

that the Al-Quran and Al-Sunnah are the main foundations of
Islam which brings blessings to the entire universe and has
become the belief and guideline for the people of Aceh;
that the Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) functions to
stipulate fatwas and provide considerations regarding the
policies of the Aceh Government, Regency/City Governments
and/or vertical agencies in the fields of government administration,
development, community development, and economy, as well as
providing advice and guidance to the community
based on Islamic teachings;
that to implement the provisions of Article 125 paragraph (3) and
Article 139 paragraph (2) of Law Number 11 of 2006
concernin

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b89e6510-7970-4028-b141-05394867da76","actionData","errors"]