[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b89ce66c-4928-457b-bf9c-77181a56477b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-daerah-retribusi-daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah\r\nsatu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai\r\npenyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta\r\npelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan\r\nkesejahteraan masyarakat. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah\r\ndilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung\r\nterciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta\r\npeningkatan kesejahteraan Masyarakat.\r\nbahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu\r\nPeraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak\r\ndan retribusi di Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemungutan Pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, meliputi objek, subjek, dan wajib pajak. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diatur melalui pasal-pasal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. \n 85 hlm beserta penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 94).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 95).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 96).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 100).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 101).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor109).\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 110).\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111).\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 113).\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 114).\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 7).\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 8).\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 7).\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 8).\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 14).\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 150).\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 3).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Ketentuan mengenai retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 6).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 11).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Rembang sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pajak daerah meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT (makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, parkir, kesenian/hiburan), pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan, pasar), retribusi jasa usaha (tempat kegiatan usaha, pelelangan, parkir khusus, RPH, rekreasi/pariwisata/olahraga, penjualan hasil produksi daerah, pemanfaatan aset daerah), dan retribusi perizinan tertentu (persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing). Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana terkait pajak dan retribusi daerah. Hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk kegiatan yang telah ditentukan seperti pembangunan jalan, penerangan jalan umum, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Insentif fiskal dapat diberikan kepada pelaku usaha untuk mendukung investasi dan program prioritas daerah.","transitional_provisions","1. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Semua perjanjian sewa barang milik Daerah yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan masa perjanjian habis.\n3. Perpanjangan perjanjian atau perjanjian baru atas sewa barang milik Daerah yang merupakan Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang sedang berproses mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan.\n2. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD dapat dikenakan denda sebesar Rp10.000,00, kecuali dalam keadaan kahar.\n3. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data Wajib Pajak oleh pejabat atau tenaga ahli diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Taxes and Regional Retribution are one of the sources of Regional income to finance the implementation of Government and development, as well as services to the community in order to realize community welfare;
that the optimization of regional taxes and regional retribution is carried out in accordance with the potential of the region in order to support the creation of an investment climate and ease of doing business as well as improving the welfare of the Community;
that in accordance with Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, all provisions of Regional Taxes and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b89ce66c-4928-457b-bf9c-77181a56477b","actionData","errors"]