[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8993b1c-74c7-42e4-adc1-67ade3360d63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-06-19","effective_date","2006-08-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","Retribusi izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PERIZINAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/NO.4, TLD No.4, LL KOTA SINGKAWANG: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Perlu adanya Pengaturan Tentang Izin Mendirikan Bangunan ; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981, UU No.24 Tahun 1992, UU No.34 Tahun 2000, UU No.12 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2002, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.27 1983, PP No.25 Tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001, PP No.36 Tahun 2005, PP No.36 Tahun 2005, Perda Singkawang No.16 Tahun 2003, Perda Singkawang No.1 Tahun 2004, Perda Singkawang No.1 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Nama,Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Pemanfaatan IMB , Masa Retribusi, Tata Cara Permohonan Izin, Tata Cara Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2006. \n Peraturan Daerah ini memiliki 13 halaman dan 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Singkawang ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi IMB dikenakan atas pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau badan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi: Retribusi IMB dipungut atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan. Obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin mendirikan bangunan.
Golongan Retribusi: Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa IMB didasarkan atas koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien tingkat bangunan.
Struktur dan Besarnya Retribusi: Biaya IMB terdiri dari biaya administrasi dan pendaftaran, biaya survey lapangan, biaya pengukuran dan pematokan, biaya pemeriksaan gambar, biaya pengawasan, biaya sempadan, dan biaya plat IMB. Nilai bangunan dihitung berdasarkan perkalian koefisien-koefisien tersebut dengan harga bangunan yang ditetapkan oleh Walikota.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah dimana izin diberikan.
Masa Pemanfaatan IMB: Jangka waktu untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang dengan permohonan kepada Walikota.
Tata Cara Pendaftaran: Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah).
Penetapan Retribusi: Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 3 tahun sejak terutangnya retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Bangunan-bangunan yang telah dikerjakan sebelum diterbitkan IMB dan atau tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan, dikenakan sanksi pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY
NUMBER 4 OF 2006
CONCERNING
LOCAL FEE FOR BUILDING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to improve services to the public in the context of granting Building Permits (IMB) and increase Original Local Revenue, it is necessary to have regulations regarding building permits; \n that based on the considerations in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Fee for Building Permits; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 115, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8993b1c-74c7-42e4-adc1-67ade3360d63","actionData","errors"]