[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b88aaf03-591d-4042-baee-ea81c105c3bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 Tahun 2019","number","8/POJK.04/2019","year","2019","published_date","2019-02-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggara Pasar Alternatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 8/POJK.04/2019, LN.2019/NO.33, TLN NO.6315, Jdih.ojk.go.id: 58 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penyelenggara Pasar Alternatif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara beserta Peraturan Nomor III.D.1 yang merupakan lampirannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) yang menyelenggarakan dan menyediakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk di luar Bursa Efek. \n\nLatar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengikuti perkembangan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk, memperluas cakupan Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperdagangkan di luar Bursa Efek, serta meningkatkan transparansi pembentukan harga dan likuiditas perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kegiatan usaha PPA, termasuk persyaratan pendirian, perizinan, dan kegiatan operasional.\n2. Permodalan dan persyaratan pemegang saham PPA.\n3. Persyaratan dan larangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PPA.\n4. Kewajiban PPA terkait operasional dan pengendalian internal, termasuk penyediaan sistem perdagangan, layanan, dan pengawasan.\n5. Tata cara permohonan perizinan PPA.\n6. Prosedur perubahan peraturan dan anggaran dasar PPA.\n7. Kewajiban pelaporan PPA kepada Otoritas Jasa Keuangan.","transitional_provisions","1. Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek dari Otoritas Jasa Keuangan:\n a. dapat melakukan kegiatan sebagai PPA tanpa memperoleh izin usaha sebagai PPA; dan\n b. wajib menyesuaikan persyaratan operasional dan pengendalian internal sebagai PPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.\n2. Pihak yang telah menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek wajib memperoleh izin sebagai PPA, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.","sanctions","1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.\n3. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara beserta Peraturan Nomor III.D.1 yang merupakan lampirannya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8/POJK.04/2019
CONCERNING
ALTERNATIVE MARKET ORGANIZER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Considering:

that in order to keep up with the development of debt securities and Sukuk trading, the expansion of the scope of debt securities and Sukuk traded outside the Stock Exchange, and to increase the transparency of price formation and liquidity of debt securities and Sukuk trading, it is necessary to improve the regulation of state debt securities trading organizers;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Financial Services Authority concerning Alternative Market Organizers;

In view of:

Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 64, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b88aaf03-591d-4042-baee-ea81c105c3bc","actionData","errors"]